Page 18 - MAJALAH 153

| SUMBANG SARAN

Utang dan Propaganda Politik

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa Indonesia memasuki era reformasi yang mendorong
perubahan. Salah satunya, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran dalam
pengelolaan anggaran, melalui perubahan UU No. 9 Tahun 1968 menjadi UU No.17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.

Akuntansi Pemerintahan (SAP), negara lain. Untuk itu, pemenuhan
Peraturan Menteri Keuangan No.275/ pendidikan, kesehatan, dan fasilitas
PMK.05/2014 tentang Manual Statistik dasar menjadi prioritas utama untuk
KeuanganPemerintah, dan sejumlah menciptakan kualitas SDM Indonesia
peraturan lainnnya. yang produktif dan kompetitif.
Penerapan laporan APBN Krisis ekonomi yang terjadi tahun
menggunakan format I-Account 1998/1999 silam menyebabkan
menandai diadopsinya kebijakan Indonesia berbenah mengelola dampak
anggaran defisit, dimana struktur krisis agar perekonomian tetap stabil
Oleh: Karyono Wibowo
Direktur Eksekutif APBN dipilah ke dalam lima bagian; serta memastikan lembaga keuangan
Indonesian Public Institute (IPI) pendapatan, belanja, keseimbangan sehat dan kuat. Akibatnya, selama kurun
primer, defisit anggaran, dan waktu hampir 20 tahun pembangunan
D ua tahun sebelum UU kebijakan yang menghendaki posisi pembangunan infrastruktur menjadi
pembiayaan. Anggaran defisit adalah
infrastruktur
tertunda
sehingga
No.17/2003
kebutuhan saat ini.
ditetapkan,
pengeluaran negara lebih besar daripada
tepatnya pada tahun 2001,
Ketertinggalan infrastruktur dan
tahun anggaran. Karena pengeluaran
pemerintah telah terlebih dahulu posisi penerimaan negara dalam satu masalah konektivitas menimbulkan
mengadopsi International Government lebih besar daripada penerimaan maka tingginya biaya ekonomi yang harus
Finance Statistics (GFS) dalam penyajian anggaran negara mengalami defisit ditanggung oleh masyarakat hingga
laporan APBN. Diadopsinya GFS (kekurangan). Selanjutnya, defisit rendahnya daya saing nasional. Inilah
membuat penyajian format laporan ditutupi dengan mengajukan utang ke yang menjadi dasar pemerintah
APBN mengalami perubahan dari negara donor atau menerbitkan obligasi. mengakselerasi pembangunan
T-Account menjadi I-Account. Format Utang sebagai sumber pembiayaan infrastruktur demi mengejar
I-Account dibuat satu lajur, dimana pada menutup defisit menjadi faktor ketertinggalan dan meningkatkan
bagian atas penerimaan dan bagian penentu bagi keberlanjutan fiskal, yakni pertumbuhan ekonomi.
bawah pengeluaran. Selain itu, pada keberlanjutan atas penerimaan dan Pembiayaan pembangunan
format I-Account, menunjukan pula pengeluaran pemerintah, baik pada sisi infrastruktur 2015-2019 diperkirakan
adanya pos defisit dan pendanaannya. rencana maupun realisasi. Demikian, mencapai Rp 4,79 kuadriliun. Dari
Dasar hukum penerapan GFS keberlanjutan fiskal sangat bergantung total tersebut, pemerintah hanya bisa
di Indonesia sebagai acuan dalam pada kemampuan pengelolaan utang menyediakan pendanaan dari APBN
penyusunan Laporan Statistik pemerintah. dan APBD sebesar 41,3 persen atau
Keuangan Pemerintah diatur dalam UU sekitar Rp 1,98 kuadriliun. Sementara
No.1/2004 tentang Perbendaharaan Utang Dan Infrastruktur pembiayaan dari BUMN sekitar 22,2
Negara, Penjelasan UU No.23/2009 Saat ini, kebutuhan pembangunan di persen atau sebesar Rp 1,1 kuadriliun.
tentang Pertanggungjawaban atas Indonesia sangat besar dan mendesak. Sedangkan sisanya sebesar 36,5
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran Indeks Pembangunan Manusia masih persen atau senilai Rp 1,75 kuadriliun
2007. PP No.71/2010 tentang Standar lebih rendah dibandingkan sejumlah diharapkan dari investasi swasta. Namun,

18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017