Page 19 - MAJALAH 153

penerimaan negara belum cukup untuk APBN 2018, pemerintah tahun depan
Ketertinggalan memenuhi seluruh kebutuhan tersebut diperkirakan akan menambah utang
infrastruktur dan sehingga menimbulkan defisit yang sebesar Rp 399 triliun, turun Rp 62,1
masalah konektivitas harus ditutupi melalui pembiayaan triliun dari APBN Perubahan 2017.
Melalui pengelolaan utang yang
menimbulkan untuk belanja produktif. hati-hati dan pertumbuhan ekonomi
Dalam APBN, belanja produktif
tingginya biaya meliputi 20 persen anggaran pendidikan yang tetap terjaga maka lapangan kerja
ekonomi yang harus dan 5 persen anggaran kesehatan. akan tercipta. Terbukti, jumlah orang
ditanggung oleh Selain itu, guna mengejar ketertinggalan yang bekerja meningkat dari 112,76
masyarakat hingga pembangunan, anggaran infrastruktur juta orang menjadi 118,41 juta orang
rendahnya daya saing diupayakan tumbuh signifikan setiap selama kurun waktu tahun 2013-2016.
tahun. Terbukti, rata-rata dalam lima
Bila dibandingkan dengan negara lain,
nasional. tahun terakhir, pertumbuhannya rasio utang terhadap PDB dan tingkat
mencapai 22 persen. Di tengah per kapita tahun 2016, Indonesia
swasta biasanya enggan menggarap kebutuhan yang tinggi atas infrastruktur menjadi salah satu negara yang paling
proyek infrastruktur lantaran kurangnya dan rendahnya penerimaan negara rendah nilainya. Utang pemerintah
kesiapan Pemda, proses yang berbelit, (pajak dan non pajak), utang merupakan memang meningkat. Tetapi, jika dilihat
dan tidak konsistennya implementasi di salah satu sumber pembiayaan untuk perbandingannya dengan PDB, utang
lapangan. mendorong pertumbuhan dan Indonesia masih tetap terkendali.
Dalam APBN 2017, pemerintah mempercepat ketersediaan infrastruktur. Rasio utang Indonesia tersebut
menggelontorkan dana Rp 378,3 triliun Konsekuensi dari peningkatan masih lebih rendah dibandingkan
atau sekitar 18,6 persen dari PDB untuk pembangunan infrastruktur adalah dengan beberapa negara Asia seperti
pembiayaan infrastruktur. Adapun meningkatnya utang pemerintah Jepang (250 persen), Singapura (112
sasarannya adalah pembangunan jalan sepanjang tiga tahun pemerintahan persen), Vietnam (62 persen), Malaysia
sepanjang 838 km, pembangunan/ Presiden Jokowi. Kementerian (53 persen), maupun Thailand (41
pengembangan 61 pelabuhan, serta jalur Keuangan menunjukkan posisi utang persen). Rasio utang pemerintah
kereta api sepanjang 71 km. Kemudian pemerintah pada Mei 2017 mencapai terhadap PDB pernah mencapai level
pembangunan jembatan sepanjang Rp 3.672,33 triliun, yang berarti tertingginya pada 2000, yakni sebesar 89
10.198 km, pembangunan/lanjutan 13 meningkat Rp 1.063,6 triliun atau 40,77 persen akibat krisis finansial Asia pada
bandara, serta pembangunan/lanjutan 3 persen dari posisi akhir 2014, yakni Rp 1998. Sementara rasio beban bunga
terminal penumpang. 2.608,78 triliun. Namun, meningkatnya terhadap belanja Indonesia (8,3%)
Namun pada APBN 2018, anggaran utang pemerintah digunakan untuk relatif lebih rendah dibandingkan
infrastruktur pemerintah mengalami pendanaan di sektor yang produktif, dengan negara seperti Meksiko (9,7%),
penurunan dibandingkan dengan tahun terutama infrastruktur dengan target Filipina (16,7%), Mesir (24,3%), dan
sebelumnya. Dalam RAPBN 2018, konektivitas antarwilayah sehingga Brazil (33,2%).
anggaran infrastruktur hanya sekitar dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Utang memang perlu diwaspadai,
2,73 persen dari PDB. Angka tersebut namun demikian, jangan takut dengan
turun dibandingkan dengan anggaran Benarkah Indonesia Darurat Utang? utang, jika pengelolaan utang berorientasi
infrastruktur dalam APBN 2017 yang Ada yang mengatakan Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan.
mencapai 2,83 persen terhadap PDB. kini sudah memasuki status darurat Apalagi pemerintah seperti dikatakan
Saat ini, ketidakpastian ekonomi utang. Laju utang di era pemerintahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah
global membuat pemerintah mengambil Jokowi dinilai lebih cepat daripada laju berjanji akan terus menjaga kebijakan
kebijakan fiskal ekspansif untuk pertumbuhan penduduk. Pemerintah fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan
mendorong perekonomian tetap tumbuh dinilai gagal dalam mengelola APBN perundangan dan dilakukan secara
dan melindungi masyarakat. APBN karena setiap tahun mengalami defisit. hati-hati, professional, dan bijaksana,
disusun untuk memenuhi kebutuhan Pada RAPBN 2018, defisit diperkirakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang
masyarakat yang mendesak dan tidak mencapai Rp 326 triliun (2,19% dari global yang dianut oleh semua negara di
dapat ditunda. Namun demikian, PDB nasional). Untuk menutup defisit dunia. n

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19