Page 21 - MAJALAH 153
P. 21

dari perencanaan pembangunan daerah.   kawasan.                   kegiatan ekonomi yang saling terkait
                 Pengendalian dan evaluasi menjadi   Minimnya koordinasi atau hubungan   terkonsentrasi pada suatu  tempat tertentu.
              demikian pentingnya untuk keberhasilan   antara Pemerintah dengan masyarakat   Keuntungan  aglomerasi  muncul
              dan pencapaian rencana pembanguan   yang ada di desa terkait masalah   dalam  bentuk  :  a. keuntungan  skala
              yang telah ditetapkan. Tujuan dari semua   pembangunan, kadang menimbulkan   besar baik bahan baku maupun pasar
              itu adalah untuk mewujudkan konsistensi   kesan bahwasanya Desa hanya sebagai   ( Scale economies ) b. Keuntungan
              rencana pembangunan dan penganggaran   objek pembangunan, sehingga yang   Lokalisasi ( localisation economies ) dari
              serta pelaksanaannya, sehingga nantinya   terjadi adalah, desa dipaksa untuk   penurunan ongkos angkut. Penggunaan
              keberhasilan  pembangunan  daerah  menerima program  pembangunan  dari   fasilitas secara bersama (urbanization
              dan perekonomian yang merata dapat   pemerintah tanpa melihat pembangunan   economies)  :  listrik,  gudang,  angkutan,
              dicapai sesuai dengan indikator. Tugas   apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh   air dll. 4. Konsentarsi permintaan antar
              dan wewenang pengendalian serta   desa tersebut.                  wilayah (Spatial Demand). 5. Kompetisi
              evaluasi pembangunan daerah dalam hal   Masyarakat  kemudian  menjadi  antar wilayah (Spatial Competition).
              penyelenggaraan kegiatan, harus dibagi   apriori  dan  menganggap  pembangunan   Bila persaingan tajam seperti pada pasar
              habis antara Mendagri dengan Kepala   pembangunan yang telah dikerjakan   persaingan sempurna, maka pemilihan
              daerah setempat.                 pada desa hanya sebatas sebagai oleh   lokasi menjadi hal yang mutlak yang harus
                 Berdasarkan Undang Undang No.23   oleh atau buah tangan, bukan sebagai   dilakukan oleh Pemerintah.
              tahun 2014 Pasal 275, ada tiga pembagian   kebutuhan yang sangat diperlukan   Letak   geografis   yang   khas
              dalam hal pengendalian dan evaluasi.  oleh masyarakat. Melihat kondisi yang   sebenarnya dapat menjadi modal yang
              1. Pengendalian terhadap rumusan   demikian, masalah yang timbul adalah   menguntungkan  bagi  Pemerintah,
                  kebijakan perencanaan pembangunan   tidak termanfaatkannya infrastruktur yang   tetapi tidak juga menutup kemungkinan
                  daerah                       telah dibangun dengan biaya terbebankan   kondisi ini menjadi tantangan yang
              2. Pelaksanaan rencana pembangunan   pada APBN atau APBD. Ilmu ekonomi   akhirnya menimbulkan masalah dalam
                  daerah                       regional  baru  masuk  ke Indonesia  pada   pemerataan pembangunan, utamanya
              3. Evaluasi rencana pembangunan    awal tahun 70-an, tujuan ekonomi regional   dalam upaya pengembangan sarana dan
                  daerah.                      tidak berbeda dengan tujuan dari ekonomi   prasarana perhubungan yang terkait
                 Melihat pembagian tersebut, maka   lainnya. Ferguson (1965) menyebutkan   erat dengan aspek barang, SDM dan
              prinsip utama yang harus dikedepankan   bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi   jasa. Dalam kaitannya dengan hal ini lah
              adalah, pembangunan harus merata   adalah : 1. Full employment 2. Economic growth   maka pemerintah kemudian di uji, apakah
              dengan tujuan hasil pembangunan   3. Price stability.             mampu untuk menjadikan ekonomi
              yang merata dan benar benar dapat                                 regional sebagai cara untuk memeratakan
              dirasakan oleh masyarakat sehingga pada   TANTANGAN               pembangunan di Tanah Air.
              akhirnya berdampak positif bagi segenap   Kebijaksanaan yang kurang saling   Pemerintah berperan besar  dalam
              kehidupan pereknomian.           memberikan   dukungan,  masalah  perencanaan setiap pembangunan di
                 Pembangunan  ekonomi   yang   koordinasi yang kurang mantap dan   daerah. Baik buruknya, berhasil tidaknya
              menitikberatkan pada usaha peningkatan   terpadu menjadi sangat perlu untuk   semua pembangunan kawasan, tergantung
              pendapatan masyarakat dalam berbagai   ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam   sepenuhnya pada hasil perencanaan yang
              kegiatan serta upaya perbaikan efesiensi   pengelolaan kawasan kerjasama ekonomi   ditetapkan oleh Pemerintah.
              dan pertumbuhan industri  dan sektor   sub  regional  sangat  penting  dilakukan   Pertanyaan yang kemudian timbul
              pelayanan publik secara meluas.   oleh pemerintah dan sepertinya ini adalah   tentu adalah, apakah penerapan cara atau
                                               sebuah tantangan.                sistem dalam  ekonomi  regional menjadi
              INFRASTRUKTUR                                                     peluang atau tantangan bagi pemerintah
                 Keberadaan   infrastruktur   fisik   PELUANG                   dalam upaya pengembangan kawasan
              yang lebih baik seperti Jalan, jembatan,   Memilih lokasi kegiatan ekonomi dan   nusantara dengan konsep pembangunan
              sarana komunikasi, energi listrik, serta   sosial serta analisa interaksi antar wilayah   yang adil dan merata? Marilah kita sama
              transportasi juga sering dikaitkan sebagai   menjadi Faktor Penentu : 1. Ongkos   sama tunggu langkah maju Pemerintah,
              pemicu perkembangan pembangunan di   angkut 2. Perbedaan upah antar wilayah   agar kita memperoleh jawabnya.n
              berbagai bidang pada suatu wilayah atau   3. Keuntungan aglomerasi muncul bila    (dari berbagai sumber)



                                                                                Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26