Page 26 - MAJALAH 153

[ LEGISLASI ]

Menimbang sistem yang Tepat

Dalam RUU Penyiaran

Perkembangan teknologi tak bisa dibendung. Perubahan sistem dari analog ke digital
merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan global yang memberikan berbagai dampak

positif. Jika dilihat dari berbagai aspek, digitalisasi merupakan keniscayaan untuk memenuhi
ekspektasi khalayak agar mendapatkan akses terhadap berbagai konten dan layanan
dimanapun dan kapapun. Terlebih daripada itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi
terhadap penerimaan negara bukan pajak dengan perkiraan mencapai 5 triliun per tahun.

aat ini pembahasan revisi UU 14 channel, maka harus
No. 32 Tahun 2002 tentang ada pihak atau operator
SPenyiaran sedang dalam yang berhak mengatur
tahapan harmonisasi, pembulatan dan hak sewa frekuensi.
pemantapan konsepsi antara Badan Selama pembahasan,
Legislasi (Baleg) dengan Komisi I berkembang tiga sistem
DPR RI sebagai pengusul. Revisi ini konsep mux yang sejak
diharapkan dapat membuat langkah beberapa bulan terakhir
maju dalam memperkuat media sebagai menjadi perhatian
pilar keempat demokrasi. khusus sejumlah pihak,
Teknologi digital memungkinkan yakni model single mux,
efisiensi frekuensi penyiaran, sehingga multiplexing operator dan
negara akan memiliki frekuensi sisa yang hybrid multiplexter.
bisa dipakai untuk mengembangkan Dalam sistem single
industri internet broadband, hingga mux, penguasaan
komunikasi bencana. frekuensi diberikan foto : oji/iw
Melalui teknologi digital, sebuah kepada negara atau
kanal yang tadinya hanya bisa membawa badan independen
satu saluran televisi, bisa dimanfaatkan yang sebagai otoritas tunggal yang yang tepat dalam migrasi TV analog
hingga 14 saluran. Mux atau multiplexing mengatur frekuensi siaran. Dalam ke digital. Menurut Asosiasi Televisi
inilah yang akan bertindak sebagai hal ini, Lembaga Penyiaran Publik Swasta Indonesia (ATVSI) sebagai
operator atau infrastruktur penyiaran Radio Televisi Republik Indonesia penyelenggara penyiaran mengatakan,
yang mengelola kanal-kanal siaran (LPP RTRI) akan ditetapkan sebagai penetapan single mux operator akan
digital. satu-satunya penyelenggara penyiaran berdampak pada Lembaga Penyiaran
Selama ini sistem perizinan multipleksing digital. Selanjutnya, Swasta (LPS) eksisting yang akan
frekuensi memperbolehkan satu televisi stasiun televisi hanya akan menyewa menghadapi ketidakpastian karena
menyewa satu kanal siaran. Namun, kanal dalam frekuensi tertentu. frekuensi yang menjadi roh penyiaran
karena dalam penyiaran digital satu Namun seiring perjalanannya, dan sekaligus menjadi jaminan
kanal bisa dipakai untuk siaran hingga konsep single mux dinilai bukan solusi terselenggaranya kegiatan penyiaran

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017