Page 31 - MAJALAH 153

kepada peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dalam
kaitannya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain kepada sektor
infrastruktur,” imbuh politisi F-PAN
itu.
Sementara terkait penyaluran dana
desa pun pemerintah diharapkan
untuk lebih berhati-hati dalam
implementasinya. Pasalnya, dengan
anggaran yang mencapai Rp 60 triliun,
berpotensi terjadi penyimpangan
dalam penyalurannya ke tingkat foto : Eno/iw
desa. Apalagi, belum adanya struktur
organisasi Kementerian Desa, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN TA 2018 dari Menkeu, Sri Mulyani
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi hingga tingkat desa, ekonomi tahun 2018 yang
menyebabkan lemahnya pengawasan. Aspek pelaksanaan diperkirakan mencapai 5,4 persen.
Hal ini menjadi titik krusial yang dana desa dari Pemerintah sepakat bahwa bahwa
harus diperhatikan pemerintah. tantangan pertumbuhan ekonomi
“Aspek pelaksanaan dana desa Kementerian Desa yang lebih tinggi tidaklah mudah,
dari Kementerian Desa harus betul- harus betul-betul dengan situasi geopolitik keamanan
betul ekstra prudent. Jangan sampai ekstra prudent. dan perekonomian global yang masih
ada penyimpangan, hanya karena tidak menentu.
permasalahan kurangnya tenaga Jangan sampai ada “Pertumbuhan ekonomi
pendampingan. Selain potensi adanya penyimpangan, harus terus didorong dan dijaga
ruang penyalahgunaan kekuasaan, hanya karena momentumnya, sehingga pergerakan
manakala dana desa ini masuk ke sektor riil akan lebih kencang,
rekeneing bupati, yang seharusnya permasalahan lapangan kerja dapat makin banyak
ke rekening desa. Ini yang menjadi kurangnya tenaga diciptakan, kemiskinan dapat terus
titik krusial permasalahannya pada pendampingan diturunkan, dan kesenjangan dapat
kurangnya struktur organisasi dari dikurangi,” imbuh Menkeu.
Kementerian Desa,” pesan politisi Menkeu memastikan, rasio utang
asal dapil Jawa Tengah itu. “Untuk penanggulangan Indonesia saat ini masih tergolong
kemiskinan dan penanggulangan aman. Hal itu tercermin dari rasio
Prioritas Aspek Keadilan Sosial sosial, pemerintah mengalokasikan utang terhadap PDB Indonesia yakni
dan Penurunan Kesenjangan anggaran sebesar Rp 292 triliun yang 28,9 persen di tahun 2017. “Hal ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengacu pada basis data terpadu, relatif lebih rendah dari negara lain.
memastikan bahwa pemerintah akan diharapkan agar tepat sasaran,” jelas Bahkan masih rendah dari negara
memberikan prioritas tinggi pada Menkeu, dalam Jawaban Pemerintah berkembang lain yang setara seperti
aspek keadilan sosial dan penurunan atas Pemandangan Umum Fraksi Thailand sebesar 41,8 persen dan
kesenjangan. Belanja negara di atas RAPBN 2018 beserta Nota India 67,8 persen,” jelas Menkeu.
RAPBN 2018 yang mencapai Keuangannya, di Rapat Paripurna, Sebagaimana diketahui, utang
Rp 2.204 triliun adalah untuk baru-baru ini. pemerintah pusat sampai dengan
pembangunan nasional dengan fokus Sementara terkait pertumbuhan bulan Juli 2017 mencapai Rp 3.779,98
pada penciptaan lapangan kerja, ekonomi, pemerintah sangat triliun. Jumlah tersebut naik Rp 73,46
pengurangan kemiskinan, kesenjangan menghargai pandangan beberapa triliun, dari posisi Juni 2017 sebesar
ekonomi, dan perlindungan sosial. ftaksi mengenai target pertumbuhan Rp 3.706,52 triliun. n(sf)

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 31