Page 27 - MAJALAH 153

dikelola oleh satu pihak saja.
Selain itu, dinilai ada potensi
pemborosan investasi infrastruktur
yang sudah dibangun dan menyebabkan
terjadinya pemutusan hubungan
kerja karyawan stasiun televisi yang
selama ini mengelola infrastruktur
transmisi. Lebih jauh, single mux operator
dikhawatirkan akan menciptakan
praktik monopoli dan bertentangan
dengan demokratisasi penyiaran.
Namun, hal ini ditepis Ketua Badan
Legislasi Supratman Andi Agtas, ia Para petugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedang memantau Sumber : http://nasional.kompas.com
berpandangan bahwa konsep single acara televisi dari sebelas stasiun TV di ruang pemantauan
mux dalam draft RUU Penyiaran tidak mendapatkan penerimaan bukan hanya jika ada 6 frekuensi maka 3 frekuensi
akan menciptakan praktik monopoli. sektor pajak semata,” jelasnya. akan dikuasai oleh negara (lembaga
Sebab, dalam konsep single mux, Sementara dalam sistem multiple penyiaran) sementara 3 lainnya akan di
frekuensi sepenuhnya akan dikelola mux, frekuensi dikelola perusahaan lelang ke pihak swasta.
negara. pemilik stasiun TV yang ada saat “Mereka yang sekarang ini punya
“Single mux justru bukan monopoli, ini. Seperti yang sekarang berlaku, empat mux, yang dua serahkan saja
sebaliknya justru memberi keadilan bagi negara memberikan frekuensi kepada kepada negara. Mereka yang punya
masyarakat karena tiap penyelenggara stasiun televisi dan hanya menerima dua, sebagaian serahkan pada negara.
(Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) pendapatan berupa pajak. “Jika ada Nantinya, LPP akan mengatur terhadap
hanya akan diberikan satu kanal, dan TV baru, maka akan menyewa kepada para pelaku lembaga swasta baru yang
setiap kanal berisi 12 channel,” terang perusahaan yang sudah mendapatkan akan mengajukan permohonan untuk
Supratman di sela-sela Panja RUU frekuensi,” jelasnya. mendapatkan hak siar. Sementara
Penyiaran. Sisi lain, Wakil Ketua Baleg Firman LPS akan mengelola kanal yang sudah
Lebih lanjut ia menjelaskan, Soebagyo mengatakan penyerahan dimiliki sekarang. Win-win solutionnya
frekuensi adalah sumber daya alam frekuensi sepenuhnya kepada LPP seperti itu, jadi ada rasa keadilan
terbatas sehingga pemanfaatannya RTRI justru akan memberikan dalam memberikan kepastian hukum,
sebesar-besarnya untuk kemakmuran ketidakpastian bagi para pelaku juga mengedepankan kepentingan
rakyat sebagaimana yang tertuang usaha penyiaran. Karena itu, dirinya nasional kepentingan negara karena
dalam Pasal 33 UUD 1945 (ayat 2 & ayat menghendaki ada jalan tengah yang namanya keterbatasan frekuensi kita
3) yang berbunyi; (2) Cabang-cabang bisa disepakati untuk memberikan rasa dan kemudian juga harus menjamin
produksi yang penting bagi Negara keadilan bagi pemerintah dan pihak kelangsungan usaha dan tidak boleh
dan yang menguasai hajat hidup orang swasta. menimbulkan ada sebuah bentuk
banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, “Kita juga harus monopoli baru,” tambahnya.
air dan kekayaan alam yang terkandung mempertimbangkan bahwa sudah ada Ia mengklaim model itu bisa
didalamnya dikuasai oleh Negara dan lembaga swasta yang sudah eksisting. mengakomodir antara kepentingan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya Yang sejak awal sudah melakukan pengusaha untuk berbisnis dan
kemakmuran rakyat. proses sebagaimana yang diatur dalam pemerintah untuk memperbaiki kualitas
Ia menuturkan dengan adanya perundang-undangan dan aturan konten. Model multipleksing tunggal
pengaturan frekuensi, maka bukan lainnya. Nah, ini yang tidak boleh (single mux) atau satu operator seperti
hanya mencegah praktik monopoli, diabaikan begitu saja,” kritisi Firman. yang disodorkan pemerintah dianggap
namun disisi lain diharapkan mampu Adapun opsi ketiga yaitu, justru akan mematikan stasiun-
meningkatkan pendapatan negara hybrid multiplexter yang membagi stasiun televisi yang sudah memiliki
bukan pajak. “Kita berharap dengan penyelenggara penyiaran antara infrastruktur maupun kanal digital.
sumber daya terbatas, negara bisa pemerintah dan pihak swasta. Artinya, Firman menambahkan, saat ini

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27