Page 28 - MAJALAH 153

[ LEGISLASI ]

menguntungkan perusahaan mudahan nanti masih ada titik temu.
industri digital saja. “Jangan Kalau tidak ada titik temu nantinya akan
sampai nanti dari analog ke deadlock, dan mungkin penundaan
digital masyarakat belum siap. kembali,” kata Firman.
Sehingga masyarakat tidak Firman menjelaskan, perbedaan
dapat menikmati siaran,” pendapat itu pertama adalah mengenai
jelas Firman badan migrasi digital, dari analog ke
Firman menambahkan, digital. Baleg telah mengharmonisasi
setidaknya butuh waktu sesuai dengan usulan Komisi I
lima tahun untuk Indonesia DPR, tapi Komisi I DPR kembali
berpindah dari siaran analog mempersoalkan. Permasalahan
ke digital. Ia beralasan selanjutnya,masih kata Firman, batas
perpindahan itu bisa akhir migrasi dari analog ke digital, yang
terhambat oleh pembuatan dituangkan dalam draf RUU Penyiaran
regulasi turunan. jangka waktunya tiga tahun.
Baleg juga menghendaki “Tetapi karena kemarin kita juga
investor asing bisa tetap dengarkan dari para pelaku usaha,
foto : Runi/iw menanamkan modalnya termasuk asosiasi, tiga tahun terlalu
pendek. Karena untuk persiapan
ke televisi swasta sesuai
ketentuan yang diatur dalam migrasi kan juga persiapan yang
Daftar Negatif Investasi
(DNI). Mereka menghendaki
hanya ada 2 negara yang menggunakan investor asing boleh menanamkan pemerintah juga
sistem single mux operator, yakni modalnya dengan porsi maksimal 20 harus memperhatikan
Jerman dan Malaysia. Model single mux persen.
operator dipilih oleh Jerman karena dari Hingga saat ini sejumlah isu itu kesiapan lembaga
sisi populasi pemirsa, TV FTA hanya masih dibahas di tingkat lobi antara penyiaran di
melayani 10% dari total penduduknya Badan Legislasi DPR, Komisi I DPR,
sedangkan 90% dilayani oleh cable dan dan pemerintah. Namun Firman belum Indonesia. Sebab,
DTH. bisa memastikan kapan RUU itu bisa ini akan berdampak
Dia menjelaskan, single mux hanya disahkan menjadi undang-undang.
dapat dilakukan sampai tingkat pada masyarakat
provinsi. Selebihnya, negara atau Lima Hal Belum Disetujui dalam dan menguntungkan
pemerintah pusat yang memberikan Pembahasan RUU Penyiaran
subsidi. Menurutnya, sistem itu tidak Saat artikel ini ditulis, masih ada perusahaan industri
dapat dilakukan di Indonesia. Posisi sejumlah perbedaan pandangan antara digital saja. “Jangan
Indonesia yang berpulau-pulau dan Baleg dengan Komisi I DPR RI, dalam
dengan jumlah warganya termasuk pembahasan Rancangan Undang- sampai nanti dari
dalam lima terbesar di dunia menjadi Undang (RUU) Penyiaran. Firman analog ke digital
alasannya. ”Karena tidak mungkin kita Soebagyo menekankan, setidaknya
menyubsidi rakyat kita yang banyak dan ada lima bahasan lagi yang harus masyarakat belum
posisi itu terdiri dari pulau ke pulau,” dikomunikasikan antara Baleg dengan siap. Sehingga
ujar Firman. Komisi I DPR RI.
Tak hanya itu, Politisi Golkar ini “Komisi I sebagai pengusul masyarakat tidak
mengatakan, pemerintah juga harus dan Baleg sebagai lembaga atau alat dapat menikmati
memperhatikan kesiapan lembaga kelengkapan dewan, yang memang
penyiaran di Indonesia. Sebab, ini punya otoritas untuk melakukan siaran,”
akan berdampak pada masyarakat dan harmonisasi RUU Penyiaran. Mudah-

28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017