Page 25 - MAJALAH 153

2009. ungkapnya.
“RS harus berorientasi kemanusiaan Komisi IX Bentuk Panja
bukan hanya finansial. Peristiwa Pelayanan Kesehatan
ini harus menjadi moment untuk Atas kasus Debora,
memperbaiki sistem layanan kesehatan. komisi IX juga berencana
Pengawasan terhadap RS juga perlu membentuk Panitia
ditingkatkan agar buruknya layanan Kerja (Panja) Pelayanan
kesehatan yang dialami bayi Debora Kesehatan. Panja tersebut
tidak terulang di fasilitas kesehatan untuk menyingkap
lain,” tegas Wakil ketua Komisi IX persoalan pelayanan rumah foto : Jaka/iw
DPR Saleh Partaonan Daulay. sakit dan meninggalnya
Atas hasil investigasi tersebut, bayi Debora di Rumah Sakit
politisi partai PAN itu mendesak RS Mitra Keluarga Kalideres,
Mitra Kelurga segera melaksakan Jakarta Barat. hanya fokus pada persoalan Debora,
sesuai dengan diktum yang terdapat Melalui panja, pihaknya akan tetapi merupakan pintu masuk DPR
di dalamnya. Terutama, sanksi menggali secara komprehensif sebagai pembuat UU melihat apa yang
berupa kewajiban untuk melakukan masalah yang terjadi di dunia kesehatan salah dari sistem layanan kesehatan di
restrukturisasi terhadap manajemen Tanah Air. Mulai dari pemberian negeri ini.
dan pimpinan rumah sakit. izin pembuatan rumah sakit, biaya
Kementerian Kesehatan sebagai operasional kesehatan, obat-obatan RS Swasta Harus Dukung JKN dan
regulator diharapkan dapat melakukan yang terlalu tinggi hingga dokter yang KIS
pengawasan terhadap hasil audit memberikan pelayanan. Anggota Komisi IX DPR Okky
tersebut. “Apakah kita terlalu gampang Asokawati menghimbau Rumah
“Hasil investigasi ini dapat menjadi memberikan izin pembuatan Rumah sakit (RS) swasta mendukung semua
perhatian semua pihak. Khususnya Sakit, sehingga RS itu tidak care lagi program Jaminan Kesehatan Nasional
para pengelola rumah sakit, sehingga dalam persoalan kemanusiaan. Apakah (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
kasus yang dialami bayi Debora tidak biaya operasional kesehatan yang dari BPJS Kesehatan. Misi operasional
terjadi lagi di masa yang akan datang. terlalu tinggi, harga obat yang terlalu RS swasta jangan hanya berat pada sisi
Rekomendasi lain yang perlu segera tinggi atau dokter yang seperti apa, komersialisasi industri kesehatan
ditindaklanjuti adalah pengurusan yang menjadikan rumah sakit itu hanya Pasalnya, lanjut Okky masih
akreditasi RS Mitra Keluarga. Karena berfikir soal benefit, tidak berpikir banyaknya RS di DKI Jakarta
itu merupakan sesuatu yang sangat soal kemanusiaan,” ungkap Anggota yang belum bermitra dengan BPJS
penting dalam mengukur kualitas Komisi IX Nihayatul Wafiroh seraya Kesehatan. Data Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan yang dilakukan,” menegaskan Panja itu nanti, bukan Jakarta, dari 189 RS, baru 91 RS yang
bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dari
91 RS yang bermitra itu, 61 di antaranya
adalah RS swasta.
“Masih banyaknya RS swasta
yang belum bergabung dengan BPJS
Kesehatan harus dijadikan evaluasi,
karena bagamainapun keberadaan
RS masih dibutuhkan. Perlu dikaji,
mengapa masih banyak RS swasta di
Jakarta yang belum bergabung dengan
BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lain
foto : Runi/iw pemerintah juga harus mendengar dan

terbuka terhadap semua masukan dari
Wakil ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay RS swasta,” jelas poltiisi F-PPP. n(rnm)

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 25