Page 16 - MAJALAH 153

LAPORAN UTAMA

Utang untuk Pembangunan Jangka Panjang

Utang selalu membawa isu sensitif, karena bercampur dengan kepentingan politis. Jumlah

utang pemerintah akhir-akhir ini jadi sorotan, sebab angkanya mencapai Rp 3.672,33 triliun.
Angka itu membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanen kritik. Selama 2,5
tahun memerintah, jumlah utangnya bertambah hingga Rp 1.062 triliun.

arlementaria menemui defisit dibatasi maksimal 3 persen dari adalah untuk apa utang negara
Anggota Komisi XI DPR produk domestik bruto (PDB), dan sebesar itu. Media massa nasional
PRI Hendrawan Supratikno jumlah pinjaman dibatasi maksimal memberitakan tambahan utang
beberapa waktu lalu di ruang kerjanya 60 persen dari PDB. Utang Indonesia tersebut untuk membangun
untuk membicang capaian utang dinilai masih jauh dibandingkan infrastruktur nasional yang tertinggal
pemerintah tersebut. Sebagai anggota dengan negara lain. dibanding negara-negara lain. Menurut
partai pemerintah, data dan fakta Rasio utang Indonesia masih Anggota F-PDI Perjuangan ini,
pun disajikannya untuk mengkanter berada di kisaran 27,9 persen dari PDB. pemerintah tengah menggelontorkan
kritik kaum oposisi, baik di parlemen Jauh di bawah ambang batas 60 persen anggaran besar untuk membangun
maupun di luar parlemen. dari PDB dan tergolong rendah bila infrastruktur di Indonesia. Ini
Kekhawatiran bahwa utang dibandingkan dengan negara lainnya merupakan upaya pemerintah untuk
pemerintah bisa membahayakan yang bisa mencapai 100-200 persen mengejar ketertinggalan dalam
perekonomian nasional ditepis dari PDB. Rasio utang Malaysia saja pembangunan.
Hendrawan. Baginya, sudah jelas saat ini mencapai 40 persen terhadap “Pada pemerintahan Jokowi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun PDB, Thailand 50 persen terhadap tuntutanya pada investasi infastruktur.
2003 tentang Keuangan Negara, PDB, dan Jepang menembus 200 Itu sebabnya sepanjang kita
mengatur batas utang yang ada dalam persen terhadap PDB. melihat dan ke mana saja kita pergi,
Pasal 12 Ayat 3. Di situ diyatakan Lalu yang menjadi pertanyaan pembangunan fisik infastruktur luar
biasa. Kita memang sangat tertinggal,”
ungkap Hendrawan. Pembangunan
infrastruktur Indonesia tertunda dan
tidak maksimal karena dalam kurun
waktu 20 tahun belakangan, pemerintah
Indonesia fokus menangani krisis
ekonomi 1998 dan 2008.
Selain itu, dengan tekanan
pelemahan global 2014, pemerintah
mengambil kebijakan fiskal ekspansif
sebagai stimulus untuk mendorong
ekonomi serta melindungi masyarakat.
Lambatnya pembangunan memberi
beban pada rakyat dan ekonomi dalam

foto : Oji/iw bentuk kemacetan, biaya ekonomi
tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal.
Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno Oleh sebab itu infrastruktur sangat
dibutuhkan untuk memfasilitasi

16 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017