Page 15 - MAJALAH 123

“Kalau hal tersebut dilakukan oleh pemerin- jual beli barang dan jasa di dalam negeri wajib menggunakan
tah sejak dulu, saya yakin tidak akan terjadi rupiah. Saat ini masih ba nyaknya instansi pemerintah dan
pelemahan rupiah, karena rupiah kita cukup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertransaksi de ngan
dan dolar tidak terlalu besar keluar. Kalau hal- mata uang asing. (sf) foto: iwan armanias, naefurodji/parle/hr
hal itu dilakukan oleh pemerintah, saya optimis
dan saya yakin rupiah tidak akan terpuruk,” tu-
tup Nurdin.

Faktor Luar dan Dalam Negeri Tujuh Kesimpulan Raker Komisi XI
dan Pemerintah
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo
menyatakan bahwa pelemahan mata uang Untuk membahas permasalahan melemahnya rupiah ini, Komisi
rupiah ter hadap dolar AS disebabkan oleh XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank
berbagai faktor luar dan dalam negeri, yang Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Pen-
berujung pada defisit neraca transaksi ber- jamin Simpanan (LPS), beberapa waktu yang lalu. Rapat meng-
jalan (current account deficit). Pelemahan itu hasilkan tujuh kesimpulan, yaitu:
disebabkan tingginya arus finansial yang ke-
luar dari Indonesia, yang tak diimbangi oleh 1 Komisi XI DPR memandang pemerintah dan BUMN yang ber-
produktivitas ekspor di dalam negeri. kondisi fluktuasi nilai tukar transaksi dengan dolar AS. Terkait
rupiah pada saat ini dalam rentang hal itu, pemerintah juga diminta
Sementara dari sisi eksternal, Agus menilai yang harus mendapatkan perha- segera memerintahkan BUMN-
pelemahan itu diakibatkan dinamika pereko- tian secara khusus oleh pemerin- BUMN untuk mengakhirinya dan
nomian global di tengah membaiknya data-da- tah dan Bank Indonesia, karena menggunakan sanksi bagi yang
ta ekonomi dan ketenagakerjaan AS. Ditambah sangat berpengaruh terhadap tidak mengindahkannya.
Bank Sentral AS, The Fed, juga akan menaikkan rakyat Indonesia.
suku bunga. Komisi XI DPR meminta 5 Komisi XI DPR RI meminta
2 kepada pemerintah dan Bank
Sementara di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintah dalam rangka Indonesia untuk menyiapkan
rupiah atas dolar AS semakin kuat karena in- memperbaiki defisit trans- paket kebijakan yang dapat men-
vestor asing membawa keuntungan usahanya aksi berjalan perlu menjalankan dorong ekspor manufaktur dan
di Indonesia dalam mata uang selain rupiah, paket kebijakan yang ditujukan pertumbuhan industri subsitusi
atau sering disebut repatriasi. Waktu biasa ter- untuk perbaikan struktural dengan impor dengan kebijakan investasi
jadinya repatriasi pada Maret hingga Juni. tetap memperhatikan aturan pe- dalam rangka pengurangan keter-
rundang-undangan yang berlaku. gantungan bahan baku dan pe-
Hal itu yang kemudian menyumbang kondisi nolong.
CAD, di mana BI menemukan di akhir 2014 lalu Komisi XI DPR RI meminta
saja, terjadi defisit neraca primer hingga US$ 3 kepada pemerintah terkait Komisi XI DPR RI meminta
26 miliar. Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan paket kebijakan yang 6 kepada pemerintah untuk
dengan produktivitas. Ekspor Indonesia masih mewujudkan L/C (Letter of Credit) melakukan upaya khusus
didominasi komoditi tanpa nilai tambah. Agus untuk ekspor produk sumber daya (peningkatan kepatuhan, perbaik-
menyatakan, hal itu berbanding terbalik de- alam diwajibkan adanya, sehingga an SPT, perluasan basis pajak) ter-
ngan Malaysia dan Thailand, yang sudah bisa kebijakan tersebut dapat terlaksa- kait dengan target penerimaan
memproses barang bernilai tambah. na dengan efektif. negara dari sektor pajak dan Bea
dan Cukai dalam APBNP 2015.
Agus yakin, paket kebijakan yang dikeluarkan Komisi XI DPR meminta ke-
pemerintah dapat memperbaiki posisi neraca 4 pada pemerintah, Bank In- Komisi XI DPR meminta kepada
transaksi berjalan Indonesia. Persoalan ini donesia, dan Otoritas Jasa 7 OJK dalam rangka mewujud-
merupakan penyebab laten yang membuat nilai Keuangan untuk melaksanakan kan sistem keuangan inklusif
tukar rupiah tertekan. amanat UU No. 7 Tahun 2011 ten- yang dilakukan dengan penyiapan
tang Mata Uang yang mewajibkan kelembagaan sumber daya manusia
Sebagai kebijakan jangka pendek, Pemerintah semua trasanksi jual beli barang dan aturan, agar kebijakan tersebut
dan BI sepakat untuk memperketat pelaksa- di dalam negeri menggunakan ru- dapat mendorong pertumbuhan
naan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata piah. Sebab, masih banyak instansi ekonomi, terutama UMKM. (sf)
Uang. Dalam aturan tersebut, semua transaksi

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 15