Page 67 - MAJALAH 123
P. 67

paten Karo Sumatera Utara membawa bantuan DPR RI   Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri mengatakan,
            untuk korban erupsi Gunung Sinabung, belum lama ini.  komisinya  sudah dan akan terus memanggil pihak-
                                                               pihak terkait penanggulangan  bencana, antara lain
            Politikus PKS tersebut mencontohkan, untuk korban   dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan-
            erupsi Sinabung saja belum ada gambaran nyata ten-  an, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan
            tang  bagaimana penyelesaian masalah itu bisa dilaku-  Umum, aparat keamanan seperti TNI, Polri dan juga
            kan. Meski aktivitas Gunung Sinabung  sulit diprediksi   Kementerian Pertanian guna membentuk panja pe-
            dan belum diketahui kapan kembali normal. Tapi an-  nanggulangan bencana untuk membuat regulasi yang
            tisipasinya sangat kurang. Ini terlihat sampai saat ini  komprehensi.”Kita sudah panggil semua stakeholder
            tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban   agar ada regulasi yang komprehensif,” tegasnya.
            dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun
            besar.                                             Sementara Ketua Keluarga Besar Karo (KBK)  Institut
                                                               Teknologi Bandung (alumni ITB berasal dari Karo) Arya
            “Padahal hal itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu
            acuan misalnya untuk menentukan seberapa besar
            dana yang harus dikeluarkan,” tegasnya,

            Menurut Fahri, selain itu belum adanya peta kom-
            prehensif penuntasan masalah terhadap masyarakat
            terdampak. Padahal dari informasi di lapangan areal
            terdampak erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada
            satu titik. Sejak dari awal perlu ada penguraian ma-
            salah agar penyelesaiannya bisa diselesaikan secara
            bertahap.

            Fahri juga menegaskan, tanpa langkah komprehensif
            maka kebijakan penanggulangan bencana akan tambal
            sulam. “Pemerintah pun terkesan tidak menyelesaikan
            masalah, yang ada malah menambah masalah dengan
            masalah. Seperti korban erupsi Sinabung ini masyara-
            kat diberikan bantuan untuk sewa rumah, tapi tidak
            diberikan biaya untuk hidup sementara lahan tempat
            mereka menggantungkan hidup saat ini tidak lagi bisa
            dimanfaatkan. Bagaimana mereka mau hidup?,” tanya
            Fahri.
                                                               Sinulingga mengungkapkan,  sejak erupsi Sinabung
            Contoh lainnya, warga masyarakat yang direlokasi ke   pertumbuhan ekonomi di Karo turun 40 persen. De-
            tempat yang jauh, mereka butuh biaya untuk transpor-  ngan demikian kalau pertumbuhan ke depan rata-rata
            tasi, tapi hal itu tidak diberikan. Ada juga warga yang  5 persen saja dalam kondisi normal,maka akan butuh
            disewakan tanah untuk digarap, tapi tanah yang dis-  delapan tahun bagi Kabupaten Karo untuk bisa men-
            ewa juga terkena dampak erupsi sehingga tidak bisa  capai posisi ekonomi seperti tahun 2012 yaitu sejak
            digunakan untuk bercocok tanam. Untuk apa kalau    Sinabung mengalami erupsi.
            begitu lahan disewa?,” katanya terheran.

            Fahri menambahkan, Presiden Jokowi beberapa kali           Pertumbuhan pertanian yang
            datang melihat situasi Sinabung dan  berjanji untuk   menjadi andalan utama turun
            membantu masyarakat di sekirar lokasi bencana akan
            membuat DPR  RI mudah menagih janji tersebut kepa-  40 persen. Juga pertumbuhan
            da pemerintah. DPR diharapkan juga akan membentuk  pendidikan turun 35 persen
            kaukus khusus supaya ada yang bisa ditanyakan secara   karena sejak erupsi makin sedikit
            tajam seperti soal ekskusi, implementasi. Karena, kata   putra - putri Karo yang belajar di
            Fahri, penanggulangan bencana menjadi tanggung
            jawab pemerintah.                                  perguruan tinggi.




                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 123 TH. XLV, 2015  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72