Page 62 - MAJALAH 123

SOROTAN

betul-betul melihat dengan ada- Sementara Anggota Komisi I DPR
nya ISIS yang begitu cepat pesat dari PKB Ida Fauziah menilai ISIS
perkembangannya tentu kita bersa- memang perlu diwaspadai tetapi
ma-sama dengan negara lain untuk jangan menimbulkan kekhawati-
bisa bersatu menumpas persoalan ran yang berlebihan di masyarakat.
ini,” ujarnya. Lebih baik kita mengembangkan
dialog dan memelihara nilai-nilai
Guna mengantisipasi penyebaran baik dari ideologi yang sudah lama
terorisme, Novanto mengatakan, di Indonesia, nilai-nilai Pancasila
DPR akan segera merevisi atau dan penempatan agama dalam
merancang Undang-Undang guna negara. Bahwa kalau ada sebagian
mengatasi ISIS di Indonesia. “Khu- kecil masyarakat kita memiliki ke-
susnya yang ada di Indonesia, kita tertarikan kepada ISIS, harus dilihat
akan segera siapkan beberapa UU tidak hanya karena ideologi radikal
untuk mengatasi itu,” paparnya. yang baru, tetapi juga mungkin ha-
rus dilihat ada faktor apa selain itu,
Terkait rencana revisi maupun Ran- misalnya faktor ekonomi,” ujarnya.
cangan Undang-undang baru guna
menanggulangi terorisme, kita
akui masih adanya pro dan kontra nya, dia mengusulkan pemerintah
di Parlemen, sejumlah pimpinan mengeluarkan Perppu. “Terutama
maupun anggota ada yang ber- pada pasal yang muaranya pence-
pendapat pemerintah harus segera gahan dini, nanti (mereka) akan
menyusun Perppu, namun sebagian bersentuhan dengan pelanggaran
menginginkan adanya revisi UU, HAM,” kata Tantowi.
ataupun menyusun RUU baru ter-
kait terorisme ini. Namun faktanya, Pendapat berbeda disampaikan oleh
gejala penyebaran terorisme sema- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,
kin menyeruak dan perlu segera di Dia meminta Presiden Joko Widodo
respon oleh pemerintah. untuk tidak gegabah dalam mener-
bitkan Perppu tentang Islamic State
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi of Iraq and Syiria (ISIS) menyusul
Yahya melihat bahwa sudah terlalu belum ada hal yang perlu dikha-
terlambat bagi DPR RI untuk mere- watirkan. “Pemerintah harus men-
visi UU Tindak Pidana Terorisme dalami setiap gejala radikalisme Menurutnya, ketika negara belum
dalam rangka mengatasi ISIS “Ka- yang berbau teror, jangan sampai mampu secara maksimal memberi-
lau bicara revisi sudah telat, Pro- pengambilan Perppu itu merupa- kan kesejahteraan kepada masyara-
legnas sudah disusun di masing- kan bukti otoriterisme pemerintah,” kat, maka mungkin akan menjadi
masing Komisi, jadi paling cepat katanya. alternatif bagi sejumlah WNI untuk
kalau ikut mekanisme normal, ikut bergabung dengan ISIS. “Yang ha-
Proleg nas Prioritas 2016,” kata Tan- Menurutnya, dengan terbitnya rus kita lakukan adalah bagaimana
towi. Prolegnas adalah kependekan perppu, negara akan terseret dalam memberikan kesejahteraan kepada
dari Program Legislasi Nasional, agenda yang belum jelas. “Ada baik- masyarakat, pelayanan pendidik an,
yakni instrumen perencanaan pro- nya, pemerintah memberikan pro- kesehatan, pelayanan yang tujuan-
gram pembentukan UU yang disu- posal untuk diserahkan kepada DPR nya untuk kesejahteraan masyara-
sun secara berencana, terpadu, dan untuk dibahas. “Perppu itu situasi kat,” jelasnya.
sistematis. luar biasa. Jadi jangan dibahas
sendiri,” jelasnya. Pemblokiran situs Radikal
Dia mengatakan, situasi saat ini
cukup mendesak, karena polisi, Penyusunan Perppu, lanjutnya, ha- Belum lama ini, Pemerintah me-
anggota BIN dan TNI yang terlibat rus didukung dengan argumentasi lalui Menkominfo Rudi Antara
dalam penanganan terorisme, bila yang kuat. “Jangan sampai, Perppu pada Senin, (30/3), telah melaku-
tidak diberikan landasan hukum itu membuktikan bahwa Indonesia kan pemblokiran terhadap 22 situs
bisa dikriminalisasikan. Karena- takut dengan ISIS,” katanya. yang diduga menyebarkan paham

62 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015