Page 63 - MAJALAH 123

radikalisme Pemblokiran dilakukan untuk jadi catatan publik,” jelasnya.
atas permintaan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, kata Muzzammil, BNPT
seharusnya berkoordinasi dengan
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Kemenkominfo dan Kemenag untuk
I DPR RI Mahfudz Siddiq mende- menentukan apakah website terse-
sak, Pemerintahan Jokowi-JK agar but bertentangan dengan ajaran Is-
mengacu pada proses pengadilan lam. “Termasuk mengundang para
jika ingin melakukan pemblokiran ahli, tokoh agama, ormas Islam ser-
terhadap situs-situs yang men- ta MUI untuk mengetahui apakah
curigakan dan dianggap berafiliasi konten dalam website itu menyim-
dengan jaringan radikal Islamic pang atau tidak dalam ajaran Islam,”
State of Iraq and Syria (ISIS). “Kita imbuhnya.
inginkan apapun yang terjadi ter-
kait pemblokiran itu, Pemerintah Jangan sampai,terang Muzzammil,
harus mengacu pada aturan yang website yang menyampaikan ayat
berlaku,” kata Mahfudz di Gedung Al Quran dan sunah, mengecam
DPR RI. lama, berafiliasi dengan aktor lama kebiadaban Israel dan Barat diang-
dan jaringan yang lama pula. “Isu gap radikal. “Jika demikian, kedepan
Mahfudz menjelaskan, Pemerintah ini isu lama, dan isu ISIS jangan di- eksistensi website media informasi
dengan kewenangan yang dimili- jadikan proyek oleh pemerintah,” dan pendidikan Islam terancam
kinya tak bisa melakukan pem- katanya. rezim Pemerintahan Jokowi yang
blokiran secara sewenang-wenang, menggunakan pasal karet untuk
apalagi itu tanpa melalui proses Sementara, Anggota Komisi III DPR mengebiri umat Islam,” tuturnya.
pengadilan. “Badan Nasional Pem- RI, Almuzzammil Yusuf menya-
berantasan Trorisme (BNPT) itu yangkan sikap Badan Nasional Pe- Dengan banyaknya aspirasi di media
bukan atasan Menkominfo, se- nanggulangan Teroris (BNPT) yang sosial, surat pengaduan, dan SMS
hingga tidak serta merta seluruh mengajukan pemblokiran terhadap ke DPR maka kami akan memanggil
apa yang direkomendasikan harus beberapa website Islam tanpa klari- pihak Pemerintah. “Teman-teman
dilaksanakan tanpa proses kajian. fikasi dan ketelitian kepada Kemen- di Komisi l, lll, dan VIII rencananya
terian Komunikasi dan Informasi akan memanggil Menkominfo, Me-
“Menkominfo itu seharusnya mela- (Kemenkominfo). nag, dan BNPT untuk menanyakan
kukan komunikasi, klarifikasi dan kebijakan ini,” ujarnya.
melalui pengadilan jika ingin mem- “Pemblokiran sembarangan terha-
blokir. Jika tidak menggunakan dap website Islam sangat disayang- Sebelumnya diberitakan, sebagian
mekanisme itu, berarti apa yang kan. Jika itu dilakukan kita kembali WNI yang berangkat ke Suriah
dilakukan menteri itu sudah salah,” ke rezim Orde Baru yang refresif adalah terkait organisasi Islamic
jelasnya. dan otoriter,” tegasnya State of Iraq and Syria (ISIS). Dike-
tahui 16 WNI sempat diamankan
Sampai saat ini, menurutnya, situs Menurut Muzzammil, seharus- otoritas Turki, saat hendak menye-
yang diblokir Pemerintah belum nya pemerintah memberikan per- berang ke Suriah. Mereka diduga
mencemaskan bagi masyarakat. ingatan dan mengundang para terkait organisasi ISIS, dan sempat
“Saya belum melihat dan menga- pengelola website dan berdialog menolak dipulangkan ke Indonesia.
nalisis konten media-media yang sebelum diblokir. “Sampaikanlah
diblokir itu mencemaskan, dengan surat teguran dan undangan dia- Selain itu ada 16 WNI yang tiba-
pemblokiran ini dapat berdampak log secara baik-baik dengan para tiba menghilang saat mengikuti
bagi masyarakat kalau Islam itu pengelola website tersebut. Tidak wisata di Turki, dan hingga kini ke-
dianggap sangat membahayakan,” serta merta merekomendasikan beradaan mereka belum diketahui.
lanjutnya. pemblokiran tanpa tolok ukur yang Ada dugaan ke-16 orang itu juga
jelas. Tujuan dialog adalah untuk hendak menyeberang ke Suriah un-
Dia mengatakan, dirinya sejak awal memberikan hak jawab dan klari- tuk bergabung dengan pejuang ISIS.
tidak percaya dengan adanya pa- fikasi. Jika mereka menolak dan ti- (si) foto: iwan armanias/parle/hr
ham ISIS di Indonesia. Jika ada, be- dak kooperatif saya kira wajar jika
rarti itu adalah orang lama, gaya pemerintah ekspose sikap tersebut

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 63