Page 41 - MAJALAH 114

tidak memiliki standar kesehatan
sehingga berdampak buruk
bagi kesehatan dan keamanan
masyatakat. Itulah mengapa RUU ini
sangat diperlukan,” cetusnya.

Berbicara pada asepek yuridis,
dia menjelaskan, UU No.36/2009
tentang Kesehatan, UU No.35/2009
tentang Narkotika, UU No.23/1997
tentang Psikotropika, UU No.7/1996
tentang Pangan, dan UU No.8/1999
tentang Per lindungan Konsumen
belum secara tegas, integrasi dan
konprehensif mengatur sediaan
farmasi, alat kesehatan, PKRT dan
olahan pangan.

Dia menyebutkan, pengaturan
mengenai ketersediaan dan pe-
ngawasan sediaan farmasi, alat ke-
sehatan, PKRT dan pangan olahan,
regulasinya baru ditetapkan dalam
Keputusan Presiden No.166/2000
tentang Badan Pemerintah Non De-
ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal Tidak Miliki Standar Kesehatan partemen. Ini memiliki hierarki yang
28 h, ayat 1, dan ayat 3. lebih rendah dibandingkan Undang-
Berdasarkan pengamatannya, Undang.
Dia mengungkapkan, ini bertujuan saat ini masih diproduksi dan
mendapatkan sediaan farmasi yang diperdagangkan produk-produk “ Dengan demikian, belum
sehat sesuai dengan kebutuhan. sediaan farmasi, alat kesehatan, ada satu undang-undang yang
“Ini merupakan hak asasi manusia PKRT dan pangan olahan yang tidak menjadi landasan yang kuat dan
dan salah satu unsur kesejahteraan aman bagi kesehatan. Demikian komperehensif tentang sistem
yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Banyak produk sediaan farmasi, alat
Pembukaan UUD 1945,” tegasnya. kesehatan, PKRT dan olahan pangan yang
Penyediaan fasilitas alat kesehatan
dan PKRT yang baik dan berkualitas beredar di masyarakat yang berasal dari negara
harus diwujud kan demi terjaminnya lain tidak memiliki standar kesehatan sehingga
masyarakat yang sehat.
berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan
Karena itu, setiap kegiatan di- masyatakat. Itulah mengapa RUU ini sangat
upayakan untuk memenuhi standar diperlukan.
keamanan dan khasiat dari sedi-
aan farmasi, alat kesehatan, serta
PKRT. Pihaknya mengupayakan,
dengan lahirnya UU PSFAKPRT nanti juga kegiatan atau proses produksi pengaturan sediaan farmasi, alat
setiap kegiatan dan upaya untuk pangan untuk konsumsi anak kesehatan, PKRT dan pangan olahan
memenuhi standar keamanan serta di bawah usia lima tahun masih di Indonesia,” pungkasnya.
mutu bagi masyarakat dilakukan belum memberikan jaminan
berdasarkan asas kemanusiaan. keamanan kesehatan dan memiliki Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai
“Ketersediaan yang sangat penting risiko yang sangat membahayakan Gerindra Putih Sari menyatakan
artinya bagi pembentukan sumber pertumbuhan anak. bahwa Pemerintah dan DPR akhirnya
daya manusia Indonesia yang sehat sepakat judul Rancangan Undang-
dan berdaya saing tinggi sehingga “Banyak produk sediaan farmasi, undang (RUU) tentang Pembinaan,
mampu berpartisipasi dalam pem- alat kesehatan, PKRT dan olahan Pengembangan dan Pengawasan
bangunan nasional,” tuturnya. pangan yang beredar di masyarakat Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
yang berasal dari negara lain dan PKRT (Perbekalan Kesehatan

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 41