Page 42 - MAJALAH 114

LEGISLASI

fungsi pengawasan tercakup dalam
RUU ini. Itu yang kami tolak,”
jelas Putih Sari. Lebih lanjut Putih
Sari mengatakan, penghapusan
kata “Pengawasan” dalam judul
RUU kurang relevan mengingat
semangat dari inisiatif pembuatan
RUU ini adalah untuk mengawasi
sediaan farmasi, alkes dan PKRT dari
mulai produksi hingga distribusinya.

“Apalagi kalau kita sepakat bahwa
Badan POM akan kita tunjuk sebagai
badan yang akan mengawal atau
mengawasi pelaksanaan RUU ini.
Selama ini belum ada pengaturan
obat dan makanan yang kompre-
hensif dalam pengawasan terhadap
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
PKRT, hanya diatur secara terba-
tas dalam UU No 23/1992 tentang
Kesehatan,namun memang belum
optimal,” tandas Putih Sari.

Selain upaya koordinasi lintas
sektor, menurut Putih Sari,
diperlukan juga payung hukum
yang kuat agar Badan POM dapat
Selama ini belum ada pengaturan obat dan memperkuat fungsinya dan
makanan yang komprehensif dalam pengawasan memperluas kewenangannya.
“Kalau kita belajar dari negara-
terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan negara di seluruh dunia, mereka
PKRT, hanya diatur secara terbatas dalam UU juga mempunyai UU Pengawasan
Obat dan Makanan meskipun
No 23/1992 tentang Kesehatan,namun memang menggunakan istilah yang berbeda.
belum optimal Dengan adanya RUU ini, saya
berharap BPOM dapat memperkuat
perannya dalam melindungi
RumahTangga). Sebelumnya judul Menurut Putih Sari, pembahasan kesehatan masyarakat terutama dari
Rancangan UU ini adalah RUU judul RUU sempat berlarut-larut bahaya obat atau farmasi, alkes dan
Pengawasan Sediaan Farmasi, selama beberapa bulan karena tidak PKRT serta makanan olahan yang
Alkes dan PKRT, yang dalam adanya titik temu antara pemerintah membahayakan,” tambahnya.
perkembangannya terjadi tarik- dan DPR, dan pembahasannya
menarik antara pemerintah dan terhambat pemilu legislative 2014 Penggunaan kata “pengawasan”
DPR. lalu. Pada awal pembahasan Pansus, dalam judul RUU ini, lanjutnya, juga
RUU ini bernama RUU tentang akan memperkuat aspek penegakan
“Alhamdulillah sudah bersepakat Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat hukumnya. Perlu di ingat, bahwa
untuk menggunakan judul RUU Kesehatan, dan PKRT, belakangan untuk melindungi masyarakat
Pembinaan, Pengembangan dan pemerintah mengusulkan tambahan dari bahaya penyalahgunaan dan/
Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat terhadap judul RUU dengan nama atau penggunaan yang salah dari
Kesehatan dan PKRT, sehingga RUU tentang Sediaan Farmasi, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
selanjutnya kita bisa membahas Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
DIM (daftar inventarisir masalah) Olahan. Tangga serta pangan olahan, tidak
dari RUU tersebut,” ujar anggota cukup dengan pengawasan saja,
Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, “Jadi ada tambahan kata pangan melainkan juga dengan diikuti tin-
Putih Sari usai raker dengan Menteri olahan dalam judul atau tambahan dakan dan penegakan hukum atau
Kesehatan RI, Menteri Perindustrian, cakupan dalam RUU ini, sekaligus sanksi (law enforcement) sehingga
Menteri Perdagangan, Menteri pengurangan kata “pengawasan”, ada efek jera. (as) foto: iwan armanias,
Hukum & HAM di DPR, Senayan. karena dianggap sudah pasti naefurojie/parle

42 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014