Page 7 - MAJALAH 114

Sumbang Saran Mengenai Pelayanan Kesehatan Via Program
JKN (BPJS) di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Saya ingin memberi masukan terkait pelayanan kesehatan saran yaitu :
peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese-
hatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Perencanaan pengadaan obat harus didasarkan pada kebu-
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. tuhan pasien.
Saat ini untuk mendapatkan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudi- Pengontrolan terhadap ketersediaan obat pada apotik.
rohusodo Makassar (misalnya obat untuk pasien pederita
diabetes kronis), pasien peserta BPJS Kesehatan harus men- Pemberian obat dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan, un-
jalani prosedur dan waktu yang lama untuk satu tindakan tuk menghindari pelayanan yang terlalu lama dan penam-
karena harus melakukan kunjungan selama 3 (tiga) hari atau bahan kunjungan berobat.
3 (tiga) kali ke RSUP dengan waktu tunggu sampai 6 jam per
hari. Bahkan hampir sebagian pasien dengan berbagai ma- Dengan bertambahnya peserta BPJS harus diimbangi den-
cam penyakit tidak mendapatkan obat yang sesuai dengan gan penambahan SDM yang profesional di bidang kesehat-
resep dokter, sehingga kekecewaan pasien peserta BPJS Kes- an.
ehatan menjadi bertambah karena harus menunggu 3 (tiga)
hari sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan untuk Membuat standar operasional kinerja SDM pelayanan ke-
mendapatkan sisa pengambilan obat yang dibutuhkan. sehatan.

Dengan demikian pelayanan kesehatan bagi pasien bert- Menyusun suatu kebijakan program BPJS pada setiap rumah
ambah buruk apalagi bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga sakit yang berdasarkan kepada pertimbangan manusiawi/
pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mengambil kepuasan pasien bukan kepada provit atau mencari keuntun-
kebijakan untuk meminimalkan waktu kunjungan yaitu men- gan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
jadi 7 (tujuh) hari per satu kali kunjungan/persatu kali pem-
berian obat atau dengan kata lain 4-5 hari/bulan, namun hal Agar menerapkan pelayanan kesehatan yang mengacu ke-
tersebut masih dianggap memberatkan pasien peserta BPJS pada program yang pernah diterapkan oleh PT. Askes, sebe-
Kesehatan. lum terselenggaranya pelayanan kesehatan BPJS yang baik.

Berdasarkan keadaan tersebut, saya mempunyai beberapa Haryono Salimin, Makassar, Sulsel

Peninjauan Penebusan Stiker PPN VCD & CD Ekonomi

Kami atas nama Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman tersebut terkadang tidak berhasil.
Indonesia (APPRI) Jawa Timur menyampaikan permohonan
agar Ketua DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak membe- Juga yang kami rasakan sejak kenaikan harga BBM, biaya
baskan penebusan stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produksi menjadi meningkat seperti harga pemakaian lagu
hasil karya rekaman. kepada pencipta lagu di daerah, biaya transportasi untuk
distribusi, gaji karyawan, biaya-biaya lain seperti biaya artis
Kami prihatin dengan maraknya pembajakan hasil rekaman penyanyi, artis musisi, cameramen, editing, namun harga ba-
di Indonesia yang merugikan negara, padahal pelapor selaku rang yang diproduksi oleh pelapor tidak dapat dinaikan, bah-
pengusaha industri rekaman original turut memberikan kon- kan harus bersaing dengan VCD, CD, MP3, MP4 hasil menji-
tribusi kepada negara dalam hal pajak melalui faktur pajak plak atau membajak hasil karya yang diproduksi oleh pelapor.
atau pajak final sebesar 10% baik yang terjual maupun tidak
terjual, sedangkan para pembajak bisa lolos dengan tidak Demikian kami memohon diadakan rapat dengar pendapat
membayar pajak. untuk menyampaikan usul dan saran tersebut dalam rangka
menambah konstribusi pajak ke kas negara.
APPRI sebagai satu-satunya asosiasi rekaman di Jawa Timur
telah 10 tahun memerangi pembajakan hasil rekaman, na- Asmuni Abdu dan Moestofa, Banyuwangi, Jawa Timur
mun dengan adanya teknologi yang semakin canggih, usaha

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 7