Page 10 - MAJALAH 114

LAPORAN UTAMA

sisi lembaga pendukung. Dalam pembahasan di Pansus, manen itu hanya ada Komisi, Panitia Kerja (Panja) dan
ada yang mengusulkan lahirnya sekretariat lembaga Panitia Pansus (Pansus). Yang lain sifatnya hanya ad hoc
perwakilan atau sekretariat parlemen atau sekretariat saja. Dapur permanennya ada di Badan Keahlian.
jenderal parlemen.
“Ketika nanti ada momen-momen misalnya akan me-
“Lembaga perwakilan itu sudah ada dalam konstitusi, nyusun RAPBN maka dibentuklah Pansus APBN. Dimana
tapi parlemen tidak ada istilah dalam konstitusi. Nah itu tugasnya mulai pembahasan asumsi dan sebagainya
yang paling mendasar,” jelas politisi dari Fraksi Partai sampai kemudian terbentuklah APBN dan disampai-
Keadilan Sejahtera. kan ke pemerintah, setelah itu selesai dan dibubarkan.
Nantinya anggota Dewan ini kesibukannya tidak ba-
nyak seperti saat ini yang banyak sekali dan merangkap-
merangkap, hal ini harus kita akhiri,” papar Fahri.

Untuk BURT yang banyak mendapat sorotan masyara-
kat, saat ini anggota DPR yang duduk di BURT terjebak
menjadi kuasa pengguna anggaran dimana seolah-olah
yang belanja itu Dewan. Hal tersebut tidak akan terjadi
lagi. Dewan tidak boleh menjadi kuasa anggaran, kare-
na hal ini nanti dewan akan mengawasi dirinya sendiri.
“Mustahilkan,” tegas Fahri.

Semua itu nantinya akan dilakukan oleh sisi pendu-
kung. Dijelaskan Fahri, apapun dari sisi pendukung oleh
sekretariat parlemen atau lembaga perwakilan sudah
tidak ada urusannya lagi dengan DPR, DPD, MPR. “Itu
sudah kerjaan dari sisi pendukung,” imbuhnya.
Dengan lahirnya lembaga perwakilan atau sekreta-
riat parlemen ini, tentunya akan mengubah gaya kerja. Begitu pula dengan Banggar. Mengapa banyak yang
Jika dulu itu anggota dewan memiliki tugas legislasi curiga dengan anggota dewan yang duduk di Banggar?
dimana anggota menjadi anggota pembuat undang- Hal tersebut, ungkap Fahri, disebabkan karena anggota
undang terutama di Badan Legislasi (Baleg) yang akh- permanen dalam Banggar yang menyebabkan ada ru-
irnya anggota Dewan menjadi legal drafter (penyusun ang permainan disitu.
naskah akademik yang membahas sampai detail-detail
titik koma) yang dirasakan cukup berat, nantinya hal itu “Karena permanen disitu, peluang banyak ruang
cukup dilakukan oleh sisi pendukung Dewan. mainnya ada. Tapi begitu dibikin tidak permanen orang-
nya ganti-ganti, temponya singkat. Hilang korupsi di-
“Anggota dewan hanya berdebat masalah contennya dalamnya. Hilang peluang permainan. Sama halnya
saja. Setelah selesai perdebatan masuk ke dapur lem- seperti Baleg, saya kira itu sebabnya kenapa kita mutlak
baga kita, keluar sudah menjadi undang-undang tinggal melakukan perubahan,” terangnya.
kita sisir saja ada masalah atau tidak,” terangnya.

Menurut Fahri, lembaga pendukung ini adalah institu- Karena permanen disitu, peluang
si permanen di DPR yang seumur-umur republik nanti itu banyak ruang mainnya ada. Tapi
tugasnya adalah menjaga konsistensi Undang-Undang, begitu dibikin tidak permanen
seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
orangnya ganti-ganti, temponya
Ada dua alternatif ke depannya, jelas Fahri, apakah singkat. Hilang korupsi didalamnya.
BPHN itu ditarik ke DPR karena DPR merupakan kuasa Hilang peluang permainan. Sama
pembuat Undang-Undang atau BPHN dijadikan lemba-
ga independen sebagai dapur Undang-Undang. “Ketika halnya seperti Baleg, saya kira
pemerintah atau DPR akan membuat Undang-Undang itu sebabnya kenapa kita mutlak
tinggal panggil BPHN. Saya kira itu satu hal bagus, yang
akan kita perbaiki di masa depan,” imbuhnya. melakukan perubahan,

Adapun alat-alat kelengkapan Dewan yang selama ini Dalam pembahasan Pansus, ada 3 (tiga) skema ran-
menjalankan fungsi langsung, seperti Baleg, Badan Ang- cangan yang dijadikan acuan bagi perubahan pola
garan, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), manajerial DPR ke depan yang diharapkan nantinya
dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) nantinya tidak DPR akan sangat dihormati. Anggota dewan dipilih
ada dalam UU MD3 ini. Semua alat kelengkapan per- untuk lima tahun, tapi dewan sebagai institusi harus

10 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014