Page 13 - MAJALAH 114

badan pendukung ini dimaksudkan Dewan dalam kedua lembaga tersebut,” ia menjelaskan.
melaksanakan tugasnya lebih baik lagi termasuk fungsi
representasi, fungsi diplomasi. “Ini akan dirumuskan Dalam rangka penguatan kelembagaan ini pula, ke
dalam fomula substansial,” kata Daryatmo. depan dalam pembahasan RUU perlu diperkecil atau
meniadakan munculnya yudicial review (YR) oleh MK.
Kembali soal penguatan kelembagaan, Daryatmo Justru yang penting, dengan adanya YR masyarakat bisa
mengatakan semuanya tetap bertumpu pada me- melakukan control bagi pemerintah dan DPR termasuk
kanisme konstitusi dan check and balances yang bersama-sama mendalami UUD 45.
berkait an dengan system Presidensial dimana mempo-
sisikan check and balances ada di DPR. “Kita ingin dalam Terkait penguatan DPD, Ia menjelaskan bahwa
posisi yang setara. Karena itu tidak perlu ada kekhwatir- kedudukan DPD dalam bidang legislasi itu setara de-
an akan melampaui tugas dan wewenang sebagai lem- ngan DPR dan Presiden. Karena itu DPD berhak dan
baga perwakilan. Demikian pula dengan Presiden tidak berwenang membahas dan mengusulkan RUU terkait
akan melampaui tugas dan wewenangnya sebagai lem- dengan masalah daerah seperti masalah pemekaran,
baga eksekutif,” ujarnya. pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi
dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Harus Pro Rakyat
Terkait penguatan DPD, Ia
Dalam wawancara dengan RRI Pro 3, Daryatmo Mardi-
yanto juga menanggapi pendengar yang menilai bah- menjelaskan bahwa kedudukan DPD
wa DPR dalam pembahasan RUU masih mementingkan dalam bidang legislasi itu setara
golongan atau partainya ketimbang kepentingan rak-
yat. Seharusnya, kata pendengar RRI tersebut, kalau dengan DPR dan Presiden. Karena
untuk kepentingan rakyat tidak terjadi tarik ulur. Ia juga itu DPD berhak dan berwenang
menanyakan kenapa RUU hasil pembahasan DPR bisa membahas dan mengusulkan RUU
dibatalkan MK apakah tidak dimintakan pendapat para
ahli dan dikonsultasikan dengan MK terlebih dahulu. terkait dengan masalah daerah
seperti masalah pemekaran,
Menanggapi hal ini, Daryatmo mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam,
pembahasan RUU dilakukan DPR dengan Pemerintah.
“Kalau ada tarik ulur berarti antara pemerintah dan sumber daya ekonomi dan
DPR saling meyakinan. Kemudian dicapai kesepakatan. perimbangan keuangan antara pusat
Kalau dikatakan harus pro rakyat, itulah yang menjadi
pega ngan DPR,” terang dia. dan daerah.

Apalagi lanjutnya, dalam sumpah dan janji yang di-
ucapkan saat dilantik sebagai anggota DPR ditegaskan” “Saya kira ini keputusan yang telah dirumuskan, di-
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang mana DPD bisa mengusulkan RUU dan membahas ber-
saya wakili untuk mewujudkan kepentingan nasional sama pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Tingkat
demi bangsa dan rakyat”. Jadi sambung Daryatmo, basis I. Sedangkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambil-
yang dilakukan anggota DPR adalah rakyat yang diwakili an Keputusan dilakukan antara Pemerintah dan DPR,
secara nasional maupun secara daerah. sesuai konstitusi dasar kita,” ungkap Daryatmo dengan
menambahkan, itulah posisi praktik konstitusional
Ia menyayangkan dalam proses pembahasan RUU yang menempatkan DPD setara dengan DPR dan Presi-
kadang-kadang kemasan sisi negatifnya yang banyak den untuk menyampaikan usulan dan pembahasan
muncul di media masa, bahkan mendominasi pemberi- RUU. Itu pula kondisi yang diterima sebagai penguatan
taan dan akhirnya mengalahkan proses-proses yang ter- berdasarkan keputusan MK tersebut.
jadi. Pembahasan RUU bisa memakan waktu lebih dua
tahun, ada yang 4 tahun seperti RUU KUHP dan KUHAP Pembahasan RUU ini yang menuju tahapan akhir, ma-
apalagi UU tersebut sifatnya sangat mendasar. sih terdapat beberapa masalah matiks pendapat fraksi
dan pemerintah atas materi yang ditunda. MIsalnya
Soal pengujian UU oleh MK, Daryatmo menyebutkan bagaimana melaksanakan fungsi representasi Dewan
hal itu adalah kenyataan dan pembelajaran buat kita untuk memperjuangkan daerah yang diwakili. Dalam
semua bahwa ada satu tempat lain terhadap UU yang pelaksanaan APBN dalam bentuk fungsi, program dan
harus diuji terhadap UUd 45. “Ini merupakan tempat kegiatan yang ada semuanya bersifat nasional, lalu
yang baik bagi rujukan sekaligus tantangan bagi DPR fungsi Dewan ketika ada peristiwa tertentu, ada pemiki-
dan Pemerintah untuk bekerja lebih hati-hati. Esensinya ran bisa melakukan sidak (inspeksi mendadak). Fungsi
UU adalah hasil bersama antara Pemerintah dan DPR , pengawasan yang sifatnya mendesak atau mendadak,
sehingga kalau diuji MK maka harus menjadi perhatian bisa dilakukan di daerah tertentu perlu lembaga pen-

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 13