Page 14 - MAJALAH 114
P. 14
LAPORAN UTAMA
dukung. Pemerintah diharapkan memahami hal itu dan akuntabel dan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat di-
dituangkan dalam norma UU. pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan mengenai efek kongkrit dari Juga dirumuskan penguatan system pendukung atau
perubahan UU MD 3, ia mengemukakan, misalnya Badan Keahlian, Fungsi Kesekjenan. Apakah bisa di-
MPR dirumuskan tugas dan wewenang, keinginan MPR mungkinkan pendukung kesekjenan yang mandiri bera-
dibuat UU sendiri atau terpisah sehingga perlu dileng- da dalam lingkup DPR sepenuhnya. “Itu keinginan kami
kapi dengan wewenang dan tugas. Anggota MPR mem- dari DPR sebab ini esensial sifatnya. Berarti lembaga ke-
punyai tugas pemasyarakatan Pancasila, UUD 45, NKRI sekjenan adalah kesekjenan DPR, kesekjenan lembaga
dan Bhineka Tunggal Ika, itu menjadi tugas. “Dulu be- perwakilan,” katanya dengan menambahkan, ini proses
lum menjadi tugas, sehingga pemerintah dan lembaga yang harus diyakinkan kepada pemerintah. Masalah itu
lain memahami tugas ini,” katanya. kata Daryatmo berkaitan antara lain dengan UU Apara-
tur Sipil Negara (ASN), dan UU Keuangan Negara.
Selain itu, keleluasaan dalam melaksanakan fungsi
pengawasan harus didukung tetapi juga akuntabel. Masalah yang masih pending adalah soal fungsi –
Selama ini posisinya keleluasan lembaga DPR dalam dana representasi, soal Baleg, Banggar dan BURT serta
melaksanakan fungsi perwakilannya, supaya ada check Mahkamah Kehormatan, soal penguatan sistem pen-
and balances. MIsal fungsi-fungsi pengawasan, le- dukung keahlian dan status DPRD. “Hanya tinggal em-
gislasi dan penyusunan anggaran dengan bottom up, pat ini, namun optimis dapat diselesaikan dalam masa
mendapat dukungan yang memadai akuntabel dan sidang ini, apalagi bulan Agustus anggota DPRD sudah
transparan. “Masyarakat akhirnya dapat melihat apa menjalani pelantikan,” demikian Daryatmo. (mp) foto: eka
yang dilakukan anggota Dewan dengan transparan, hindra, naefurodjie/parle/hr.
14 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014
