Page 18 - MAJALAH 114
P. 18
LAPORAN UTAMA
terus menerus, bertahap dan berkelanjutan,”ungkapnya. sistem pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
Negara, juga UU No.15 Tahun 2004, kemudian ada UU
Secara konsisten sejak tahun 2005, Kesekjenan DPR No.1 tentang pembendaraan negara, dan yang terbaru
telah melakukan reformasi birokrasi dan terus berproses adalah UU ASN (aparatur sipil Negara). Itu semua me-
hingga menuju pada sistem remunerasi, dimana yang ngatur tentang bagian terbesar dari pelaksanaan tugas-
dilihat adalah kinerja masing masing pegawai atas dasar tugas dan fungsi Sekertariat jendral dalam rangka men-
analisa beban kerja, analisa jabatan, evaluasi jabatan support DPR RI.
dan pemetaan struktur administrasional atas semua. Itu
dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Karena UU tentang MD3 ini merupakan salah satu
dasar bagi Setjen, maka Kami tentu berharap tetap
Pembinaan SDM untuk rekruitmen, penempatan, memberikan ruang kepada Sekertariat jendral untuk
promosi, diklat dan sebagainya dilakukan dengan me- terus melakukan reformasi birokrasi menyesuaikan de-
kanisme yang transparan. Proses itulah yang hingga ngan UU ASN yang baru,”harap Win.
kini masih terus dilakukan Kesetjenan DPR termasuk
sistem pemberian reward dan punishment atas pe- Sejatinya UU ASN itu dikatakan Win sudah luar biasa
nilaian prestasi kinerja pegawai. Saat ini seluruh pega- lengkap, dalam arti sudah memuat segala aturan, baik
wai mendapatkan tunjangan berdasarkan kelas jabatan. mengenai kepangkatan, jabatan, usia pensiun dan seba-
Ini berbeda dengan sebelumnya. gainya. Sementara dari sisi remunerasi juga kita baru
saja berjalan. Dalam reformasi birokrasi itu ditambah-
Reformasi Birokrasi Sesuai UU ASN kan Win, ada sembilan area perubahan yang juga di-
lakukan Kesetjenan DPR RI, yakni perubahan mind set
Dengan kata lain, Win berharap agar materi muat- dan culture set lewat budaya kerja, kemudian ada evalu-
an UU MD3 ini kontennya tidak bertentangan dengan asi perundang undangan yang harus menunjang pelak-
UU lainnya. Karena sebagai supporting Kesekjenan ini sanaan penguatan dukungan kepada dewan, kemudian
dalam melaksanakan pekerjaan dihadapkan pada ram- dari sisi organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur,
bu rambu, ada koridor ada norma-norma yang menga- pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan moni-
tur yang tidak bisa dilanggar. Seperti standar akuntansi toring evaluasi. Menurut Win, Setjen harus terus diberi
pemerintah, UU tentang Keuangan Negara, UU tentang ruang untuk melakukan semua itu.
Kewenangan pemeriksaan oleh BPK terkait dengan
18 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014
