Page 21 - MAJALAH 114

Bisakah revisi itu menjawab kritikan masyarakat selama ini.
terhadap kinerja DPR
Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut turut dipengaruhi
Mengandalkan sepenuhnya revisi UU MD3 (untuk pula oleh pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga
membenahi kinerja DPR) juga tidak layak dan belum pengawas, dan berbagai aktor lain yang ikut ambil ba-
tentu bisa menyelesaikan rentetan persoalan kepar- gian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun
lemenan. Ada beragam faktor, termasuk profil caleg penilaian tetap bisa ditujukan kepada porsi yang di-
terpilih yang ternyata merupakan output dari sistem jalankan oleh DPR di dalam tiga fungsi tersebut. Untuk
kepartaian dan pemilu yang masih bermasalah. Dalam legislasi, DPR masih berkutat pada biang permasalah-
artian, jejak permasalahan yang muncul dari pelaksa- an, yaitu desain Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
naan pemilu dan kinerja parpol akan berdampak pada yang bermasalah.
(pilihan-pilihan) orientasi anggota DPR. Motif dan ori-
entasi bisa dibentuk, tapi tidak selalu tergantung pada Harus ada koreksi dan itu bisa dilakukan melalui revisi
perlakuan regulasi. Mesti dilihat pula bagaimana parpol UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
melakukan rekrutmen, pembinaan, monitoring, dan Perundang-undangan. DPR harus dibekali petunjuk
evaluasi terhadap kinerja kader mereka yang duduk di yang rinci tentang obyek fungsi pengawasan, agar ti-
lembaga perwakilan. dak keliru dan asal ramai. Selain itu, keberadaan Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) perlu diperkuat,
Revisi UU MD 3 dimaksudkan untuk mereformasi begitu pula kerja sama dengan BPK. Sedangkan pada
parlemen, agar bisa kuat, akuntabel, dan kedap ko- fungsi penganggaran, basis penilaian DPR terhadap
rupsi. Komentar anda. (usulan) RAPBN perlu diperkuat melalui suplai data dan
informasi pembanding serta independent review.
Komitmen (pimpinan Pansus RUU MD3) tersebut bisa
diperiksa pada pilihan proses (pembahasan) dan subs- Bagaimana idealnya DPR kita ke depan.
tansi RUU MD3. PSHK mendesak agar (hasil evaluasi)
implementasi UU MD3 selama ini turut menjadi refe- DPR yang ideal bukan sekedar membenahi cara ker-
rensi pilihan substansi, misalkan apa saja kelemahan janya tapi juga mengolah “kursi” agar efektif dan ber-
pelaksanaan UU MD3, temuan yang kontradiktif, dan integritas. Upaya ini berhulu sejak dari parpol dan sistem
rekomendasi yang luput diakomodasi dalam (pemba- pemilu. Oleh karena itu, membicarakan DPR yang ideal
hasan) UU MD3 terdahulu. Namun, PSHK justru mene- secara tidak langsung menjamah pula proses rekrutmen
mukan RUU MD3 memperkecil skala transparansi dan caleg hingga kompetisi memperoleh “kursi” secara fair.
akuntabilitas. DPR sepertinya masih menghendaki
rapat-rapat yang tertutup tanpa bisa diketahui standar
pengaturannya. Bahkan ketentuan tentang evaluasi DPR yang ideal bukan sekedar
kinerja anggota fraksi dan pelaporannya kepada publik membenahi cara kerjanya tapi juga
justru dihilangkan. mengolah “kursi” agar efektif dan

Kaitannya dengan peran parpol yang merupakan berintegritas. Upaya ini berhulu
asal anggota DPR selama ini masih bermasalah sep- sejak dari parpol dan sistem pemilu.
erti kaderisasi, rekrutmen caleg, hingga dana untuk Oleh karena itu, membicarakan DPR
kampanye. Persoalan ini mesti dilihat karena MD3
nanti bakal menjadi penguat otoritas DPR sebagai yang ideal secara tidak langsung
lembaga legislatif. menjamah pula proses rekrutmen
caleg hingga kompetisi memperoleh
Kinerja caleg yang diusulkan dan kemudian terpi-
lih sebagai anggota DPR turut dipengaruhi pula oleh “kursi” secara fair.
bagaimana parpol melakukan rekrutmen, kaderisasi,
monitoring, dan evaluasi. Caleg yang memiliki porto- Harus disadari pula bahwa DPR tidak hanya dilihat se-
folio politik yang memadai seharusnya lebih diprioritas- bagai aktor politik, tapi juga entitas organisasi (politik)
kan karena dianggap memiliki bekal, kompetensi, dan yang akan menjalankan pola manajemen tersendiri.
terbiasa dengan kerja politik. Sebaliknya, jika parpol Oleh karena itu, peran DPR sebagai organisasi poli-
hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas caleg tik perlu mendapatkan perhatian. Dalam artian, harus
maka dikhawatirkan caleg tersebut tidak mampu den- tersedia pilihan tata kelola mengenai sumber daya ma-
gan segera menguasai medan pengambilan keputusan, nusia, anggaran, dan mekanisme yang dialokasikan bagi
menghindari arus konfrontasi (untuk kemudian dicari- fungsi manajemen politik yang dijalankan oleh DPR.
kan solusinya) hingga gampang larut dalam target prag-
matis. Sudahkah memadai berbagai fasilitas bagi ang-
gota DPR sekarang ini.
Pengamatan Anda terhadap tiga fungsi pokok DPR

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 21