Page 23 - MAJALAH 114
P. 23
SUMBANG SARAN
Check and Balance Parlemen
Dalam (stronght) Bi-Cameralism
Oleh Chusnul Mar’iyah
eformasi 1998 dan pro- Menhukham dan kemudian oleh KPU di Indonesia dengan konstruksi MPR
ses demokratisasi di In- dan terakhir berdasarkan Parlemen- (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
donesia menghasilkan tary Threshold (3,5 % untuk pemilu dapat disebut sebagai simbol politik
model parlemen dalam 2014 yang baru lalu). Konstruksi lain gotong royong, simbol musyawarah
Rlembaga Trias Politica adalah perubahan dalam sistem pe- perwakilan dari rakyat Indonesia,
dengan tiga kamar (DPR, DPD dan milu yang berhubungan keanggotaan telah kehilangan fungsi utama yaitu
MPR) yang memiliki fungsi berbeda. lembaga parlemen tersebut. memilih Presiden/Wakil Presiden se-
Di samping itu juga proses keanggota- jak Pemilu 2004. Konstruksi sistem
an dilakukan melalui pemilu.Pemilu Presidensial dengan eksekutif kuat
menjadi indikator utama dalam suk- menjadi bangunan sistem politik In-
sesi pemerintahan. donesia dewasa ini. Presiden dipilih
secara langsung oleh rakyat.
Setelah reformasi dilaksanakan Pe-
milu pada tahun 1999, perubahan Dengan praktik perubahan model
penting yang terjadi adalah amande- pemilihan untuk representasi parle-
men konstitusi atau UUD 1945. Pada men saat ini pada pemilu 2004 (sistem
saat itu UUD 1945 menjadi subyek terbuka dengan pemenang langsung
kontroversi dalam perubahan politik. bila memenuhi BPP) dan diubah pada
Kekuatan politik Civil Society menun- pemilu 2009 dan 2014 yang baru lalu
tut adanya perubahan UUD 1945 de- (sistem terbuka dengan suara mayo-
ngan Konstitusi Baru, seperti yang ter- ritas), menunjukkan bahwa hasil pe-
jadi di Afrika Selatan atau di Thailand. milu legislatif sangat fragmented
dan 2009 dan 2014 menjadi fleksibel.
Pada akhirnya proses yang terjadi Terlihat pula bahwa variabel ideologi
adalah perubahan UUD atau aman- menjadi kurang penting dan parpol
demen konstitusi terjadi sejak 1999 menjadi lemah.
sampai 2004. Dinamika politik pada Rekonstruksi Parlemen
awal reformasi tersebut di satu sisi Sementara itu sejak pemilu 2004,
muncul tuntutan adanya UUD Baru Dari berbagai pasal yang diamande- DPD dipilih secara langsung de-
(Konstitusi Baru). Sementara itu di sisi men dalam UUD 1945, yang menarik ngan jumlah yang sama untuk setiap
lain menuntut agar amandemen ha- dan masih dibutuhkan pemikiran le- provinsi yaitu 4 wakil. Pertanyaannya
rus dilakukan secara gradual. Dalam bih jauh tentang rekonstruksi lemba- adalah apakah bentuk dari DPD ini
perjalanannya saat ini masih juga ga legislatif negara Indonesia, sejauh sebagai konstruksi House of Sena-
menuntut untuk diubah lebih lanjut mana kedudukan DPR, DPD dan MPR te (strongth bi-cameralism) ataukah
terutama terhadap fungsi DPD dan di dalam bangunan sistem presidensial House of Lord (soft bi-cameralism)?
sisi lain muncul tuntutan untuk kem- di dalam sistem unitary state di In- Sementara itu house of representa-
bali ke UUD 1945 yang asli. donesia. Rekonstruksi Lembaga legis- tive atau dalam konteks ini DPR me-
latif atau parlemen di Indonesia me- miliki fungsi yang dominan dalam ta-
Setelah melewati 16 tahun peruba- narik untuk dikaji lebih jauh. Apakah taran parlemen.
han politik dari otoritarianisme ke de- perubahan UUD 1945 dengan model
mokratisasi di Indonesia didominasi bi-cameral atau three-cameral saat Di samping itu juga persyaratan un-
oleh pendekatan kelembagaan. Di ini merupakan bentuk yang terbaik tuk pemilihan umum di kedua lemba-
antaranya adalah penataan kelem- dalam proses demokratisasi, ataukah ga tersebut berbeda di DPR mewakili
bagaan formal seperti jumlah partai memerlukan perubahan secara kon- partai dengan Daerah Pemilihan (se-
politik yang dibatasi oleh berlapis-la- stitusional? Ataukah hanya memer- jak 2004) sementara di DPD mewakili
pis peraturan perundang-undangan. lukan perubahan regulasi setingkat Provinsi dengan pemilu yang diikuti
Undang-undang? perorangan.
Mulai dari persyaratan administrasi
yang diverifikasi oleh Kementerian Dalam rekonfigurasi model politik Dalam kerangka membangun de-
PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 23
