Page 27 - MAJALAH 114

untuk diberangkatkan. Selanjutnya
diserahkan sepenuhnya kepada Ke-
menag. Dengan moratorium ini jadi
semakin jelas, tidak ada lagi yang
minta didahulukan.

Bagaimana pun Kemenag perlu
mempelajari terlebih dahulu usul-
an ini dan membicarakannya de-
ngan Komisi VIII DPR RI. Kebijakan
moratorium bila disetujui tentu
tak boleh merugikan masyarakat.
Selama ini calon jemaah haji diwa-
jibkan menye tor Rp 25 juta untuk
mendapatkan kuota dan melunasi
sisa biaya haji menjelang keberang-
katan.

Pendapat senada disampaikan
Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul
Iman. Menurutnya, pemerintah
hendaknya tidak menerima terus
menerus pendaftaran haji, karena
belum memberi kepastian kepada
masyarakat yang mendaftar. Se-
baliknya, moratorium memberi ru-
ang pembenahan bagi Kemenag
lihat, menghentikan sementara Pihaknya bahkan menyerukan selama beberapa tahun. Setelah
pendaf taran haji berarti memberi pemerintah berani menyetop ter- pembenah an menyeluruh, barulah
nafas bagi Kementerian Agama (Ke- lebih dahulu pendaftaran haji. De- pemerintah bisa membuka kembali
menag) untuk berbenah diri secara ngan menutup sementara, sekaligus
menyeluruh, seraya memberi kepas- menutup kemungkinan yang daf-
tian pula bagi para calon jemaah tar belakangan bisa berangkat lebih
yang sudah masuk daftar tunggu awal karena praktik kolusi. “Dengan
untuk pergi haji. Bila ini yang dimak- ditutup sementara, maka tidak ada
sud mungkin moratorium menjadi ruang bagi yang baru mendaftar un-
keniscayaan. tuk berangkat. Jadi clear, tidak ada
tuduhan dari sana sini.”
Ketua DPR RI Marzuki Alie me-
nyambut baik usulan moratorium Marzuki mengaku sebagai pejabat
ini. Baginya, menghentikan semen- publik pernah dimintai bantuannya
tara pendaftaran haji adalah untuk oleh calon jemaah haji yang berusia
membenahi semua layanan haji, di atas 70 tahun agar bisa segera
baik pengelolaan dananya maupun diberangkatkan ke Tanah Suci. Me-
pengelolaan ibadah hajinya. lihat usianya yang sudah uzur, me-
mang, jadi dilematis. Sebagai Ketua
“Saya kira bagus ya, karena ber- DPR mengusulkan saja ke Kemenag,
dasarkan urutan, ini membutuh-
kan waktu yang cukup lama. Un- Pemerintah jangan terus menerima
tuk apa mendaftar sekarang, toh,
berangkatnya masih sekian tahun pendaftaran. Padahal, menunggunya saja sudah
ke depan. Jadi, kita tata dulu, kita 5 (lima) tahun. Itu pun tidak memberi kepastian.
lakukan perbaikan-perbaikan baik Setiap kebijakan apapun kalau ada moratorium
dalam pengelolaan dana haji mau-
pun pengelolaan ibadah hajinya,” harus tujuannya adalah membenahi, bukan
papar Marzuki baru-baru ini di ruang semata-mata karena sudah kebanyakan kuota
kerjanya. hajinya.

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 27