Page 25 - MAJALAH 114

fenomena feodalisme dalam lemba- memperkuat kewenangan partai poli- nya pemerintahan.Untuk itu DPD
ga-lembaga demokrasi. Paradoks ini tik dalam mencalonkan kandidat yang harus diberi kewenangan memiliki
sebagai hasil dari proses perubahan mewakilinya, agar fragmentasi suara hak suara (voting) dalam pembuatan
dalam membangun yang oleh Dia- dapat dieliminasi. Pada saat yang UU dan dalam mengontrol jalannya
mond disebut sebagai hybrid regime sama dibangun sistem demokrasi in- pemerintahan.
pada masa transisi politik di negara- ternal partai dalam aspek-aspek re-
negara demokrasi baru. krutmen, pendidikan politik, idelogi Dalam model strongth bi-camera-
politik bahkan isu tentang keadilan lism di Australia misalnya Senate me-
Persoalannya sejauh mana DPD gender dalam parpol harus pula di- miliki hak budget yang sangat penting.
yang didesain setelah reformasi ini perhatikan. RUU juga dibahas di Senate, akan teta-
diberi fungsi cukup signifikan dalam pi fungsi hanya setuju atau tidak setu-
mempengaruhi jalannya pemerin- ju. Untuk fungsi budget apabila dua
tahan? DPR tidak akan memberikan kali ditolak, maka terjadi double deso-
kewenangan dan kekuasaannya ke- lution, pemerintahan harus dibubar-
pada DPD begitu saja. Sementara kan dan dalam waktu 36 hari akan
kekuatan di luar parlemen seperti civil ada pemerintahan baru, seperti yang
society setelah berhasil mendesakkan terjadi pada masa PM Gough Whitlam
perubahan politik pada tahun 1998, pada tahun 1975. Karena sistem di
pada perkembangannya menjadi jauh Austalia adalah sistem non-fix term.
dari pusat pengambilan keputusan Untuk itu perlu lebih lanjut melaku-
termasuk di lembaga legislatif. kan evaluasi dalam sistem pemilu di Intinya adalah apa tujuan dari aman-
Indonesia yang saat ini sudah terlalu demen konstitusi pasca reformasi ini
Dalam konteks inilah maka untuk liberal dan terbuka. Apakah sistem membangun lembaga Perwakilan
mendesign kembali kelembagaan proporsional dengan daftar tertutup Daerah DPD dalam penataan lembaga
politik dan membangun rekonfigu- dan dengan disiplin partai lebih baik formal demokrasi? Bukankah angga-
rasi kembali dibutuhkan perubahan dibanding sistem terbuka seperti pada ran DPD juga sangatlah besar? Apak-
Undang-Undang bahkan amande- 2 pemilu 2009 dan 2014 terkahir ini? ah lembaga ini perlu dipertahankan
men konstitusi bila dibutuhkan. Hal Ataukah sistem yang dianut pada pe- de ngan diberi kewenangan baru?
itu agar fungsi lembaga demokratis milu 2004, yang hanya bagi kandidat Ataukah lembaga DPD ini yang tidak
se perti DPR dan DPD mendapatkan yang memperoleh jumlah suara se- memiliki pengaruh terhadap jalannya
peran sesuai dengan desain fungsi suai dengan BPP yang bisa masuk ke pemerintahan menjadi tidak berguna?
checks and balance dalam sistem DPR dan selebihnya nomor urut? Ataukah kita hanya perlu keanggotaan
presidensial yang dianut. ad.hoc di DPD pada saat ada joint ses-
Praktik politik saat ini justru me- sion di MPR sebagai simbolisasi majelis
Peran yang diberikan adalah bah- ngarah ke sistem yang melemahkan permusyawaratan rakyat? Pertanyaan-
wa DPD diberi fungsi untuk menjadi partai, tokoh-tokoh politik dengan pertanyaan ini harus secara serius mu-
penentu pembuatan kebijakan melalui mudah pindah-pindah partai, me- lai dibahas dan dikembangkan agar
Undang-undang yang berhubungan nyebabkan low trust masyarakat ke- dapat secara terus menerus memper-
dengan fungsi dan kepentingan daerah pada partai politik, menggejalanya baiki fungsi-fungsi lembaga politik de-
yang diwakilinya. Hal itu tidak hanya pragmatisme sehingga menurunkan mokrasi yang mempengaruhi jalannya
dalam pembahasan atau dalam proses kredibilitas partai, keterpilihannya pemerintahan sebagai simbol keter-
namun juga memiliki suara (voting/ dapat dibeli dengan uang dan ke- wakilan rakyat.
have a say) yang dibutuhkan dalam curangan, keyakinan bahwa hanya
menentukan Undang-undang tersebut. dengan money politic dapat berhasil Masa transisi harusnya sudah beran-
dalam pemilu. jak ke konsolidasi demokrasi, karena
Demikian pula lembaga MPR seba- itu diperlukan pemikiran baru untuk
gai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pada saat yang sama perlu dide- memfungsikan partai politik dan parle-
joint meeting antara lower house and sain apakah keanggotaan DPD yang men sebagai representasi rakyat yang
upper house dapat dikembalikan lagi perseorangan sudah memenuhi kri- lebih sesuai dengan konteks di Indo-
fungsinya untuk menentukan hal-hal teria pengelompokan agar terjadi nesia dan untuk kepentingan nasional
yang berhungan dengan kepentin- pengambilan keputusan dengan ke- Indonesia. Menggabungkan antara se-
gan nasional dalam menentukan ke- pentingan pengelompokan tersebut? jarah bangsa dalam rekonstruksi neg-
daulatan negara (baik itu sebagai kata Sejauh mana partai politik dapat juga ara, pengalaman dari berbagai negara
lain GBHN yang dikenal selama ini) se- masuk ke upper house agar fungsi lain digunakan sebagai referensi. Prak-
bagai payung hukum. check and balance secara bersama- tik dan kondisi politik ke Indonesiaan
sama dalam menjalankan fungsi kon- dan kekinian menjadi bagian penting
Untuk mendapatkan fungsi terse- trol kepada eksekutif dapat berjalan dan utama dalam membangun kelem-
but dibutuhkan perubahan dalam dan dapat melembagakan check and bagaan kepolitikan demokratis. foto:
Undang-undang Pemilu. Di antaranya balance serta acountability dari jalan- naefurodjie/parle/hr.

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 25