Page 22 - MAJALAH 114

LAPORAN UTAMA

Dalam konsep revisi UU MD3 alat keleng-
kapan Dewan (AKD) yang permanen itu han-
ya Komisi, Panja dan Pansus. Yang lain ini
sebetulnya ad hoc sifatnya tetapi dapur per-
manennya ada di Badan Keahlian. Pendapat
anda.
Saya pikir untuk level Panja dan Pansus se-
harusnya tidak perlu permanen, sedangkan
komisi bisa permanen karena itu yang jamak
dipraktikan di parlemen manapun. Catatannya
adalah usulan perombakan alat kelengkapan
DPR berdasarkan fungsi DPR sangat dimung-
kinkan sebagai sebuah opsi dan ini harus di-
lakukan melalui revisi UU MD3. Namun ha-
rus dipastikan bahwa visi perombakan adalah
mendorong dan memfasilitasi akselerasi fungsi
representasi, bukan sekedar “mendisiplinkan”.
Perombakan alat kelengkapan DPR mensyarat-
kan koordinasi yang sangat intensif lintas komi-
Saya ambil contoh fasilitas dukungan penganggaran. si, serta pembenahan kinerja fraksi dan manajemen
Setiap tahun anggaran bagi DPR selalu meningkat. Pada rapat. Tujuannya agar terhindar dari stagnasi dan ter-
2014 kenaikannya sebesar 8,7%. Sekarang kita amati, bentur pada (keterbatasan) pembidangan tiga komisi.
ternyata DPR masih berhadapan dengan masalah dan
karakternya yang relatif sama (setiap tahunnya). Apa- Apa saran atau masukan PSHK terhadap revisi UU
kah ini karena kekeliruan dalam penganggaran atau MD3.
solusinya bukan pada alokasi anggaran yang dinaikkan
(setiap tahun)? Saya meyakini bahwa orientasi awal PSHK menyimpulkan bahwa revisi UU MD3 berupaya
anggota DPR duduk dan mengolah kuasa representasi untuk memperbesar otoritas dan kewenangan DPR,
sangat mempengaruhi kinerja, termasuk menggunakan baik secara kelembagaan maupun individu (anggota
dan mengoptimalkan berbagai fasilitas yang diberikan. DPR). Tidak ada yang salah, apalagi jika tujuannya i ngin
Fasilitas bisa saja ditambah tapi jika orientasinya bukan mendongkrak kinerja DPR. Sayangnya ruang kontrol
perjuangan mandat representasi, maka fasilitas tidak dan langkah pengawasan tidak turut diperbesar dan
berkontribusi positif bagi kinerja DPR dan warga yang difasilitasi. Padahal jika otoritas dan kewenangan di-
diwakili. perbesar, maka ruang kontrol atau pengawasan harus
turut diperbesar pula. Tujuannya agar otoritas dan ke-
Revisi UU MD3 juga dimaksudkan akan memisah wenangan tersebut tidak disalahgunakan dan terhindar
antara fungsi politik anggota dengan fungsi sistem dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, PSHK mende-
pendukung yang seharusnya fungsi pendukung itu sak agar revisi UU MD3 menjangkau pula penciptaan
lebih permanen dan kuat. Komentar anda? ruang kontrol dan langkah pengawasan. Dalam artian,
RUU MD3 memuat pula agenda transparansi dan akun-
Ada kebutuhan tentang sistem pendukung karena tabilitas. Sebagai contoh, harus ada ketentuan yang me-
kita bukan memilih cendikiawan. Kita menjatuhkan maksa DPR untuk menyampaikan kepada publik tentang
pilih an pada seseorang yang dianggap mampu mewaki- kriteria dan alasan suatu rapat diselenggarakan secara
li dan memperjuangkan suara kita. Anggota DPR berasal tertutup.
dari beragam latar belakang. Tidak semuanya mantan
anggota DPR sebelumnya (petahana), berpendidikan Selain itu, UU MD3 yang baru harus menjamin ke-
hukum/politik, dan hanya terlibat dalam kerja legislasi tersediaan pendokumentasian dan publikasi setiap
misalkan. Faktor latar belakang, beban kerja, dan ke- pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting).
terbatasan waktu (contohnya dalam fungsi legislasi) Tujuannya untuk memperlihatkan alur pengolahan as-
menjadikan peran seorang anggota DPR lebih tertuju pirasi, rekam proses negosiasi politik, dan pendidikan
pada penguasaan isu/konteks politik dan sosial serta politik warga. Masukan lain yang tidak kalah penting
meresponnya dalam ruang kebijakan. Pertanyaannya, adalah penyediaan saluran atau fasilitasi bagi anggota
apa yang sebaiknya dimiliki dan dirangkai oleh anggota DPR/DPRD dalam menggunakan (hak) mengusulkan
DPR? Bagaimana cara memiliki dan merangkainya? Ke- RUU/rancangan perda dan mengajukan pertanyaan
beradaan sistem pendukung (meliputi dukungan keah- serta mekanisme penggantian antar waktu (PAW) ang-
lian, anggaran, dan publikasi) adalah salah satu jawa- gota DPR/DPRD yang selama ini dianggap terlalu lambat.
bannya. (sc,mp) foto: naefurodjie/parle/hr.

22 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014