Page 17 - MAJALAH 114
P. 17

Beri “Ruang” Sekjen



                 Lanjutkan Reformasi Birokrasi





                   de awal revisi UU MD3 sejatinya ditujukan se-  ni tujuannya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
                   bagai pintu masuk perubahan wajah parlemen  kinerja dewan atau juga untuk lebih memperbaiki me-
                   Indonesia menjadi lebih profesional, akuntabel  kanisme kerja agar menjadi lebih efektif,”ujar Win, be-
                   dan representasi rakyat. Belakangan rencana  gitu ia biasa disapa.
              Irevisi ini menuai polemik di beberapa kalangan
            yang di dalamnya muncul kecurigaan akan adanya mua-  Dijelaskan Win, sebenarnya secara prinsip, Kesekjen-
            tan “kepentingan”. Hingga kemudian tarik ulur atas sub-  an itu sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas de-
            stansi dari butir-butir dalam revisi UU ini pun tak dapat  wan tentu mengikuti segala perubahan yang ada. Misal-
            dihindari.                                         nya ada perubahan di dalam struktur kedewanan, maka
                                                               Kesekjenan juga harus menyesuaikan. Namun disini ia
              Kesetjenan sebagai satu-satunya unsur pendukung  berharap perubahan tersebut juga harus konsisten dan
            dewan menjadi butir tersendiri yang ikut masuk dalam  melihat tujuan atau harapan yang sebenarnya diingin-
            revisi UU tersebut. Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti  kan. Kalau bicara teori menurut John P. Koffer dalam
            kepada Parlementaria Jumat (27/6) mengatakan bah-  “Reading Change” bahwa sebagian besar perubahan ga-
            wa sebelumnya UU MD3 ini dikenal dengan sebutan  gal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil maka
            UU Susduk (susunan dan kedudukan) yang kemudian  harus hati-hati.
            berubah menjadi UU MD3.
                                                                 “Dicari akar masalahnya sehingga diketahui benar as-
              “Sepanjang pengetahuan saya setiap periode UU ini  pek-aspek yang memang memerlukan perubahan, ini
            selalu direvisi. Tidak hanya berganti nama, melainkan  dalam konteks perubahan di Kesekjenan. Kesekjenan
            juga ada materi muatan di dalamnya yang kami yaki-  DPR sendiri telah melakukan reformasi birokrasi secara


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 114 TH. XLIV, 2014  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22