Page 16 - MAJALAH 114

LAPORAN UTAMA

na ada dua UU yang tidak sinkron dinyatakan bahwa pelaku diproses Meski demikian ia beranggapan
di dalamnya, yakni pasal yang me- secara hukum dan proses pemilihan jika dukungan kepada anggota de-
masukan DPRD pada sebuah RUU diulang saja,”harap mantan Guber- wan (DPD) itu sangat tergantung ke-
Pemda yang notabene menjadi ba- nur Perguruan Tinggi Ilmu Kepoli- pada tenaga ahli yang mendampingi
gian dari Pemda. Tetapi di lain pihak sian (PTIK) itu. dewan. Sayangnya dalam banyak
anggota DPRD dipilih bersamaan kasus, diungkapkan Farouk, ia ke-
dengan pemilihan angota DPR dan Selain itu Farouk meminta Pansus rap menemukan jika yang menjadi
DPD. Terkait dengan fungsi legislasi RUU MD3 DPR mencabut hak-hak tenaga ahli itu kerap didasarkan atas
tadi, disini Pansus tentu akan me- istimewa yang dimiliki oleh Panitia pertimbangan kekeluargaan dan ke-
ngalami kesulitan. Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD. kerabatan. Bukan kepada profesio-
Pasalnya kerap bertindak sendiri nalisme yang dimiliki.
Mekanisme Pemilihan Ketua tanpa melibatkan anggota DPD lain-
DPD Tidak Jelas nya di luar PURT. Misalnya, ketika “Dalam banyak kasus, saya mene-
PURT DPD melaksanakan renovasi mukan jika istrinya jadi anggota
Farouk berharap agar DPR lebih ruangan kerja anggota DPD. Ang- dewan, maka suaminya yang jadi
berhati-hati dalam menyusun RUU gota DPD yang tidak masuk dalam tenaga ahli. Begitu juga sebaliknya.
MD3 ini. DPR benar-benar harus PURT tidak bisa menanyakan kenapa Bahkan ada pula menempatkan adik
cermat dalam menyusun ketentuan ruangannya direnovasi. suami atau istri untuk jadi tenaga
tentang mekanisme pemilihan Ke- ahlinya,” ungkap Farouk.
tua DPD. Pasalnya kata Farouk, DPD Farouk juga menilai perlu adanya
tidak punya fraksi-fraksi sebagaima- penguatan staf pendukung ang- Melihat kenyataan itu, Farouk
na yang ada di DPR. Dikatakannya gota dewan, termasuk DPR dan DPD. berharap perlunya penguatan staf
keanggotaan DPD bersifat individu Menurut Farouk, seorang anggota pendukung kepada anggota dewan
sebagai representasi wilayah provin- DPD tidak perlu lagi menjalankan yang direkrut secara profesional dan
si. Masing-masing provinsi mengi- tugas-tugas yang sifatnya membuat akuntabel, sesuai dengan keahlian-
rim empat senator untuk duduk di
DPD sebagai bagian sistem parle-
men Indonesia.

“Sama halnya dengan DPR yang
akan memilih ketuanya, DPD juga
akan memilih pimpinannya. Kalau
mekanisme pemilihan Ketua DPD
tidak jelas dan tegas aturannya di
dalam UU MD3, potensi suapnya
sangat tinggi,” kata Farouk di acara
Forum Legislasi tentang ‘RUU MD3’
itu.
Politisi asal NTB itu bahkan me-
ngungkapkan setelah KPU (Komisi
Pemilihan Umum) menyampaikan
rekapitulasi penghitungan suara
tingkat nasional, sejumlah calon
anggota legislatif (caleg) DPD ter-
pilih terindikasi memobilisasi caleg
DPD terpilih lainnya untuk datang
ke Jakarta. Tujuannya adalah mem-
bicarakan skenario pemilihan Ketua
DPD. Padahal, lanjut Farouk, selu-
ruh anggota DPR dan DPD belum
dilantik untuk periode 2014-2019. konsep, tetapi cukup dibuatkan kon- nya. Dengan begitu anggota dewan
sep dan akhirnya memutuskan kon- tidak perlu lagi menjalan kan tugas
“Kalau kegiatan memobilisasi sep mana yang akan dipilih. Hal itu yang sifatnya membuat konsep. Me-
anggota DPD terpilih itu nantinya penting untuk dipertegas agar apa lainkan hanya memilih konsep yang
terindikasi suap-menyuap dalam yang diajukan sesuai dengan tugas sudah disusun oleh si tenaga ahli.
menetukan Ketua dan Pimpinan dan tanggung jawab. (Ayu) foto: naefurodjie/parle/hr.
DPD, saya ingin dalam RUU MD3

16 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014