Page 11 - MAJALAH 114

seumur hidup bangsa ada, DPR itu harus jadi pusat ke- “Makanya mudah-mudahan kalau ini disepakati me-
giatan. mang ada nomenklatur-nomenklatur baru di dalam
sistem kita. Seperti halnya sekjen parlemen, pegawai
“Makanya seperti di Amerika itu ada Library of Con- DPR nanti lebih independen. Sebenarnya sudah ada
gres yang merupakan perpustakaan terlengkap. Ada lembaga-lembaga lain yang independen seperti BI, BPK,
visitor center namanya pusat kunjungan, harusnya de- Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial,” ungkap Fahri.
wan kita ini mempunyai museum juga. Kalau ada orang
daerah yang ingin tahu sistem pemerintahan di negara Masalah DPD dalam revisi UU MD3, menurut Fahri,
kita, tinggal datang ke DPR,” papar Fahri. Pansus mengikuti saja Keputusan Mahkamah Agung
(MA), dan tidak ada masalah. Malah, cerita Fahri, DPD
“Dan itu seharusnya dikelola oleh satu yang lebih per- senang karena nanti seluruh sistem itu juga bekerja un-
manen. Artinya siapa yang menjadi anggota, ini tetap tuk DPD.
berjalan. Sekarang kan tidak. Semua anggota mau nge-
drive semua kegiatan di DPR. Kita inikan cuma datang Sementara MPR meminta satu tambahan pada pen-
sebentar, makanya kami mengusulkan dalam jangka dukung pusat kajian dan sosialisasi nilai-nilai dasar.
waktu panjang pejabat-pejabat di Senayan ini harus Karena menurut MPR, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
lebih dari pejabat-pejabat di eksekutif. Karena yang Tunggal Ika, dan NKRI itu belum ada pusat yang men-
dikelola ini lebih rumit,” tambanya. sosialisasikannya. Pansus menyepakati itu menjadi do-
mainnya MPR.
Dijelaskan Fahri, misalnya dirinya pulang dari reses,
rakyatnya memerlukan undang-undang tentang Bank MPR nantinya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi
Desa. Fahri tinggal memanggail pusat kajian legislasi. sosialisasi, fungsi amandemen konstitusi, dan fungsi
“Tolong saya ingin buat Undang-Undang Bank Desa, suksesi.
konsepnya begini taggihan setorannya per musim,
dalam rangka menyikat rentenir di desa saya mau lawan Sementara MPR meminta satu
rentenir. Dengan ngomong begitu besok akan datang
naskah akademiknya. Kemudian Saya tinggal ngomong tambahan pada pendukung pusat
ke pimpinan, saya ingin maju dengan Undang-Undang kajian dan sosialisasi nilai-nilai dasar.
Bank Desa. Dijadwalkan lalu dibentuklah pansusnya.
Setelah selesai perdebatan di pansus juga usulkan ring- Karena menurut MPR, Pancasila,
kas. Maka jadilah UU. Panggil pemerintah, pemerintah UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
setuju ketok, BI setuju ketok, jadi UU. Saya kira yang ini dan NKRI itu belum ada pusat yang
dalam rangka mempercepat,” terang Fahri.
mensosialisasikannya. Pansus
Fahri sebagai anggota Pansus RUU MD3 mengharap- menyepakati itu menjadi domainnya
kan dengan revisi UU MD3 ini, kedepan lembaga DPR
menjadi kuat, citranya baik, dan lebih independen. Agar MPR.
DPR kuat, harus didukung dengan sistem pendukung
yang baik. Di negara maju, anggota DPR-nya itu belum
tentu pintar. Jika rakyat suka, rakyat memilihnya. Sedangkan untuk DPRD, untuk sementara Pansus
akan mengintegrasikan dengan sistem pemerintahan
“Saat ini, kita sedang minta perhatian pemerintah, Jika daerah. Sebenarnya, ujar Fahri, ada keinginan untuk
ingin anggota DPR ini menjadi baik, sebaiknya pemerin- memisahkan Undang-Undang MD3 yang sedang diba-
tah harus menyepakati Undang-Undang ini untuk merin- has ini menjadi empat Undang-Undang, terdiri dari UU
tis agar DPR ini lebih independen,” kata Fahri. DPR sendiri, UU MPR sendiri, UU DPRD sendiri. “Ini masih
dalam pembahasan DPR dengan pemerintah.”
Kata Fahri, pada dasarnya pemerintah tidak keberatan
tinggal minta waktu untuk sinkronisasi sebab point- Kesetjenan nanti dikoordinir oleh lembaga perwakilan
point nya itu mereka tangkap memang harus begitu. sekretariat parlemen. Di masa yang akan datang sekre-
“Sebenarnya eksekutif dari dulu sikapnya seperti itu tariat parlemen harus merintis agar menjadi indepen-
karena konsekuensi dari amandemen keempat. Dimana den dari eksekutif. Pegawainya pun adalah pegawai par-
kekuasaan dewan itu lebih kuat,” ujarnya. lemen, administrasinya dan segala macam di parlemen.
Dan itu sebenarnya termasuk dalam Aparatur Negara
Saat ini, yang menjadi hambatan adalah jika kita tapi bukan PNS yang demokrat seperti UU lama itu.
mengikuti lambannya perubahan birokrasi pemerintah, Lebih mengakomodir UU baru yaitu UU Aparatur Sipil
dewan juga menjadi lamban. Dewan ini jangan mengi- Negara (ASN). (sc) foto: naefurojie/parle/hr.
kuti lambannya birokrasi pemerintah, dewan harus
lebih cepat.

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 11