Page 15 - MAJALAH 114

Anggota DPD Farouk Muhammad
DPR Perlu Berhati-hati

Revisi RUU MD3

alam diskusi forum Padahal secara substansial, me- tepat. Maka akhirnya, semuanya
legislasi di Gedung ngacu pada putusan MK (Mahka- hanya berjalan ditempat dan putus
Parlemen, Senayan mah Konstitusi) ada dua aspek yang ditengah jalan,”ungkapnya.
beberapa waktu lalu ditekankan tentang fungsi legislasi,
DFarouk Muhammad, yakni mengenai kewena ngan DPD Sementara untuk bentuk dari RUU
anggota DPD (Dewan Perwakilan dalam proses awal penyusunan itu sendiri, Farouk mengaku tidak
Daerah) mengungkapkan kendala program legislasi nasional sampai mempermasalahkannya, apakah
yang dihadapi oleh anggota DPD tingkat penyusunan RUU (Ran- nanti akan dipisah atau tetap men-
saat ini. Salah satunya tidak diberi- cangan Undang-undang). Namun jadi UU MD3. Karena menurutnya
kan peran yang luas dalam men- menurutnya permasalahannya masing-masing lembaga mempun-
jalankan tugas dan tanggung jawab. bagaimana mekanisme dalam men- yai aturan sendiri. Meski demikian,
Ia mencontohkan pengalamannya ciptakan format tersebut. Ia me- yang masih menjadi pertanyaannya
dalam menjalankan tugas legislasi. nganggap sudah lama praktek satu adalah posisi DPRD dalam UU MD3
Ia tidak dilibatkan dalam membahas kamar ini berlangsung. Oleh karena yang jelas berbeda kedudukannya
sebuah RUU, bahkan ia sempat di- itu ke depan menurut Farouk, semua dari yang lain (MPR, DPR dan DPD).
minta keluar ruangan saat hadir di pihak harus meluruskan fungsi ang-
rapat tersebut. Hal itu menjadi cer- gota dewan, tidak sekedar masuk ke Jika DPRD dikeluarkan dari UU
min bahwa DPD tidak diberikan por- dalam lapangan yang teknis saja. MD3 tersebut, ia tidak bisa berdiri
si yang cukup untuk menjalankan sendiri. Jika dimasukkan ke dalam
tugas legislasi. “Ketika sebuah ide diketengahkan RUU Pemda, maka hal ini malah
dan tidak ditemukan formula yang akan menjadi permasalahan. Dima-

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 15