Page 19 - MAJALAH 114

“Dari Sembilan area perubahan itu di setiap titik area badan atau jabatan khusus setingkat menteri itu meru-
perubahan banyak sekali dokumen dan bukti bukti yang pakan hak prerogative presiden. Namun jika yang di-
sudah kita lakukan. Bukti-bukti perubahan apa yang maksud itu sekertaris parlemen semacam pejabat tinggi
sudah kita lakukan dan diverifikasi lapangan oleh tim utama di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi ti-
nasional. Kemudian berapa nilainya itu belum 100% , dak setingkat menteri, itu memungkinkan namun perlu
karena sekarang ini masih berproses terus,”papar wani- pertimbangan secara mendalam manfaat dan efektifi-
ta yang sejak Januari 2013 Menjadi Plt Sekjen dan pada tasnya bagi kinerja ketiga lembaga Kesekjenan
medio Februari tahun lalu resmi dilantik sebagai Sekjen
DPR RI itu. Tidak sedikit pandangan yang mengatakan bahwa re-
visi UU ini kelak bisa menepis citra negatif di masyara-
Ditambahkannya, dari sisi kelembagaan perubahan kat, akan lembaga DPR secara keseluruhan. Khusus hal
struktur Sekertariat Jenderal sejak tahun 2005 sebe- tersebut Win menilai bahwa sebenarnya untuk mem-
tulnya juga sudah merupakan upaya untuk memperkuat bangun citra positif DPR itu tidak cukup dengan revisi
dukungan kepada tiga fungsi dewan dengan konsen- UU. Namun juga implementasinya. Mengenai citra
trasi dukungan yang sifatnya teknis dan administratif negatif DPR, Win mengaku bahwa saat ini era keter-
ada pada deputi administrasi dan Deputi Persidangan, bukaan, termasuk keterbukaan dalam teknologi infor-
sedangkan dukungan keahlian oleh Deputi PUU (pe- masi dimana salah satunya sosial media. Dari sosmed,
rundang-undangan) dan Deputi Anggaran dan Penga- seluruh masyarakat bisa tahu apapun yang terjadi dan
wasan. Dari sisi SDM (sumber daya manusia) Setjen DPR dimanapun itu berada, termasuk apa yang terjadi di ge-
juga terus melakukan rekrutmen dengan transparan. dung parlemen ini.
Kesetjenan DPR juga membuat sekitar 400 SOP (stan-
dard operational procedure) supaya semua mekanisme “Jadi saya melihat tidak cukup hanya dengan revisi
pelaksanaan pekerjaan itu berjalan secara sistematis, UU MD3 kemudian citra positif meningkat. Meningkat-
prosedural dan rapih. Sehingga selain tertib adminis- nya citra DPR dipengaruhi oleh bagaimana DPR melak-
trasi, kinerjanya juga jelas. sanakan ketiga fungsi, legislasi, anggaran dan fungsi
pengawasan. Kinerja dan komitmen DPR yang saya
Kalau Untuk Efektif Bisa,Efisiensi Masih Ragu lihat akan sangat baik dalam mengangkat citra positif
dewan,” ungkap Win.
Sementara itu terkait rencana penggabungan Ke-
sekjenan diketiga lembaga (MPR, DPR dan DPD) dalam
satu atap, Win mengatakan bahwa sebelumnya Ke- Jadi saya melihat tidak cukup
sekjenan DPR dan MPR memang menjadi satu. Namun hanya dengan revisi UU MD3
itu dikarenakan pimpinan DPR yang merangkap sebagai
pimpinan MPR. Sehingga hal tersebut bukan menjadi kemudian citra positif meningkat.
hal yang sulit. Sedangkan saat ini DPR,MPR dan DPD Meningkatnya citra DPR dipengaruhi
masing-masing memiliki pimpinan. Hal itu yang mem- oleh bagaimana DPR melaksanakan
buat Kesekjenan ketiga lembaga tersebut juga ikut me-
nyesuaikan. Tetapi kalau tujuannya efektifitas saya kok ketiga fungsi, legislasi, anggaran
ragu ya bahwa penggabungan Kesekjenan ketiga lem- dan fungsi pengawasan. Kinerja dan
baga itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efektif. komitmen DPR yang saya lihat akan
Oleh karena itu saya berharap agar wacana tersebut
perlu dievaluasi lagi sangat baik dalam mengangkat citra
positif dewan,
Win mencontohkan salah satu tugas Sekjen yang ikut
mendampingi dan memfasilitasi acara pimpinan lem-
baga. Dapat dibayangkan dalam suatu saat yang ber-
samaan di ketiga lembaga tersebut ada kegiatan yang Meski demikian Win tidak ingin dikatakan resistant
sangat penting, bagaimana cara Sekjen yang hanya satu terhadap perubahan tersebut, karena tujuan dari pe-
itu bisa membagi ketiga kegiatan tersebut. Karena me- rubahan itu pastinya mengarah kepada kebaikan. Walau
mang ada saat saat dimana kegiatan itu harus dihadiri saat ini pun Kesekjenan DPR masih terus berproses dan
Sekjen gitu, tidak bisa diwakilkan oleh Deputi dan atau melakukan perubahan berdasarkan aturan dan UU yang
Kepala biro. Selain itu, untuk hal-hal yang sifatnya stra- telah ditetapkan. Ia mengaku menyerahkan sepenuh-
tegis fungsional penggabungan ketiga Sekjen itu tentu nya kepada kebijakan pansus.
tidak mudah. Dimana pimpinan lembaga ada tiga se-
mentara Sekjen hanya satu. “Saya sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan
Pansus, namun menurut pandangan saya pribadi pe-
Sementara mengenai rencana pembentukan badan rubahan memerlukan proses dan perlu masa transisi.
khusus yang menaungi Kesekjenan ketiga lembaga atau Kalau tujuannya hanya efisiensi mungkin bisa,” tegas
parlemen itu, Win mengatakan bahwa untuk membuat Win. (Ayu) foto: rizka/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 19