Page 20 - MAJALAH 114

LAPORAN UTAMA

Upaya Wujudkan Parlemen

Akuntabel Dan Representatif

evisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bisa berubah, mampu menunjukkan keterwakilan dan
telah dibahas Pansus DPR. Revisi RUU terse- keberpihakan dengan suara masyarakat. Untuk itu, Pan-
but dimaksudkan untuk mengubah bebe- sus RUU MD3 harus menjadikan agenda revisi UU MD3
rapa pasal yang berkaitan dengan tugas sebagai entry point secara lebih signifikan dan prioritas
Rdan fungsi DPR termasuk ketiga lembaga dalam rangka membenahi kinerja DPR. Bahkan lebih
lain yaitu MPR, DPD dan DPRD. Sebagaimana diungkap- dari itu sebagai upaya mewujudkan lembaga parlemen
kan Ketua Pansus Benny K.Harman revisi dimaksudkan yang akuntabel dan representatif.
untuk memperkuat lembaga DPR, sekaligus sebagai
lembaga yang akuntabel dan kedap korupsi. Revisi UU MD3 sebaiknya bersifat terbatas dan fokus.
Terbatas dalam artian hal-hal positif yang telah diatur
Berikut pandangan Direktur Monitoring, Advokasi dan oleh UU MD3 tetap harus dipertahankan, misalkan
j
Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia kewa iban evaluasi kinerja anggota fraksi dan penyam-
(PSHK), Ronald Rofiandri kepada Parlementaria: paiannya kepada publik sebagaimana diatur dalam
Pasal 80 ayat (2). Sedangkan yang prospektif harus
Pendapat anda mengenai Pansus DPR yang mere- mendapatkan tempat untuk dibahas dan dijadikan pri-
visi UU MD3 oritas perubahan. Fokus maksudnya menuju ruang
lingkup dan sasaran yang lebih strategis, contohnya
Pansus RUU MD3 akan berhadapan dengan harapan penerapan voting day, bagaimana mereposisi Badan
dan tuntutan publik tentang kinerja parlemen yang le- Kehormatan (BK) menjadi lebih kuat atau merinci ke-
bih baik. Dengan kata lain, wajah parlemen seharusnya tentuan rapat-rapat tertutup.

20 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014