Page 9 - MAJALAH 114

UU MD3 : KE DEPAN LEMBAGA

DPR KUAT DAN INDEPENDEN

eranjak dari masih adanya sumber-sumber tugas inilah yang membuat kamar legislatif itu paling
masalah yang secara permanen tidak bisa dinamis, kata Fahri. Apalagi kekuasaan legislatif di Indo-
diselesaikan yang akhirnya menjadi sum- nesia itu lebih banyak diperankan DPR daripada DPD.

ber masalah yang secara terus-menerus DPD tidak memiliki kewenangan anggaran, membuat
Bmerusak citra dan persepsi umum tentang undang-undang pun DPD harus titip ke DPR.
DPR, maka DPR mengusulkan perubahan yang lebih
signifikan terhadap Rancangan Undang-Undang ten- “Jadi kamar legislatif yang paling besar adalah DPR.
tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun Karena itulah kemudian reformasi secara menyeluruh
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan termasuk didalamnya kepada DPD dan MPR harus kita
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan De- lakukan. Inilah undang-undang yang kita bahas seka-
wan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat RUU MD3. rang,” papar politisi Dapil Nusa Tenggara Barat.

Intinya DPR ingin memisahkan antara fungsi politik Selain itu, ada aspirasi soal DPRD, apakah DPRD itu
Anggota DPR dengan fungsi sistem pendukung yang dianggap legislatif daerah atau merupakan bagian dari

lebih permanen dan kuat. “Karena DPR ini adalah insti- pemerintah daerah. Trend yang lebih berkembang ba-
tusi yang paling dinamis,” terang Wakil Ketua Panitia nyak yang menginginkan agar DPRD ini lebih indepen-
Khusus (Pansus) RUU MD3, Fahri Hamzah kepada Tim den. Namun hal ini, menurut Fahri, harus disesuaikan
Parle. dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Membuat undang-undang, membahas anggaran, dan Setelah UU MD3 ini direvisi, dijelaskan Fahri, akan
mengawasi pemerintahan adalah tugas Dewan. Tugas- muncul satu penguatan yang sangat substansial dari

PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014 9