Page 28 - MAJALAH 114

PENGAWASAN

ada yang mendaftar bayarnya hanya
setor saja sebagai tanda jadi sehing-
ga uangnya tidak menumpuk.”
Sementara itu, pandangan berbe-
da justru dikemukakan Wakil Ketua
Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir.
Wacana moratorium belum secara
resmi dibicarakan dengan Komisi
VIII. Hanya saja, ketika Komisi VIII
menggelar rapat dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), sem-
pat disarankan oleh lembaga an-
tirasyuah ini untuk menghentikan
sementara pendaftaran haji.

Menurut Mahrus, masyarakat
tidak boleh ditahan atau dibatasi
ketika hendak mendaftar menjadi
calon jemaah haji. Masyarakat pasti
kecewa bila tidak bisa mendaf-
tar haji. “Kalau dimoratorium nanti
banyak tentangan dari masyarakat.
Saya sendiri kurang setuju, kecuali
ada cara khusus lainnya.”
Anggota F-PD DPR ini memahami bahwa daftar
tunggu memang sudah sangat panjang. Pemerintah Anggota F-PD DPR ini memahami
harus mencari formulasi jitu untuk mengatasi bahwa daftar tunggu memang su-
dah sangat panjang. Pemerintah
panjangnya daftar antrian. Dan masyarakat pun harus mencari formulasi jitu untuk
perlu diberi penjelasan konfrehensif soal ini. tentu mengatasi panjangnya daftar an-
saja bukan dengan cara moratorium. trian. Dan masyarakat pun perlu
diberi penjelasan konfrehensif soal
ini. tentu saja bukan dengan cara
moratorium.
Mahrus tak memungkiri banyak
praktik kotor berupa kolusi di te-
ngah daftar tunggu jemaah haji
yang panjang itu. Mahrus memper-
tanyakan, bila dilakukan moratori-
um, bagaimana mengaturnya ketika
daftar tunggu tinggal menyisakan
dua keberangkatan lagi. Di sinilah
perlu pengaturan yang jelas. Sebab,
bila benar-benar ditutup sementara
pendaftaran tersebut, pemerintah
akan kesulitan mencari dana awal
untuk pelaksanaan ibadah haji.
pendaftaran haji. kata Sohibul di ruang kerjanya.
Bagi Mahrus, sebaiknya dicari
“Pemerintah jangan terus meneri- Sohibul menambahkan, moratori- solusi lain selain moratorium. “Kalau
ma pendaftaran. Padahal, menung- um berarti pembenahan menyeluruh diberhentikan sampai habis, nanti
gunya saja sudah 5 tahun. Itu pun atas pelaksanaan ibadah haji. Perlu memulainya lagi kesulitan, teruta-
tidak memberi kepastian. Setiap ke- diperhitungkan sampai berapa tahun ma untuk mencari dana. Ini karena
bijakan apapun kalau ada morato- pemberlakuan moratorium tersebut. alokasi dana untuk pelaksanaan haji
rium harus tujuannya adalah mem- Setelah itu, pendaftaran bisa dibuka di APBN sangat terbatas,” kilah Mah-
benahi, bukan semata-mata karena kembali dengan suasana pelayanan rus. (mh) foto: iwan armanias, rizka, an-
sudah kebanyakan kuota hajinya,” yang baru. “Setelah moratorium, jika dry/parle/iw

28 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014