Page 58 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Baleg Serap Aspirasi

Prolegnas RUU

Prioritas 2019

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap sejumlah masukan dan aspirasi terkait
Program Legislasi (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun
2019. Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah mendapat
kesempatan dikunjungi Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI.

alam Kunker ke Provinsi
Bali, Baleg mendapatkan
aspirasi dari Pemerintah
DProvinsi Bali untuk segera
merevisi Undang-undang (UU)
Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif
Wibowo memastikan, pihaknya
akan melakukan perbaikan dan dan
penyempurnaan terhadap UU itu.
Arif memastikan, ke depannya
dalam revisi UU Nomor 64 Tahun
1958 itu akan diatur lebih lanjut
sebagaimana UU yang mengatur FOTO : SOFYAN/IW
satuan pemerintahan daerah
di Indonesia, baik pemerintah Foto bersama Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Gubernur Bali
kabupaten, pemerintah kota,
maupun pemerintah provinsi, agar Aspirasi lain yang turut besar aspirasi ini sedang kami
lebih sempurna. didapatkan Tim Kunspek Baleg tindaklanjuti di dalam RUU yang
Apalagi, menurut Arif, dengan adalah perlu adanya revisi pada sudah dibahas di DPR,” tambah
sektor pariwisata yang menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang legislator daerah pemilihan Jawa
unggulan Bali, perlu ada beberapa Perimbangan Keuangan Antara Timur itu.
perubahan variabel penting pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dalam kesempatan itu,
regulasinya, untuk mendukung Daerah. Arif menjelaskan, dalam Gubernur Bali I Wayan Koster
kekhasan Bali. UU yang sudah existing itu, tidak berharap revisi UU Nomor 64 Tahun
“Ada kekhasan yang bisa mengatur sektor pariwisata sebagai 1958 dapat masuk menjadi salah
HMEXYV WIGEVE WTIWMǻO QIPEPYM salah satu variabel yang dihitung satu RUU Prolegnas Prioritas Tahun
UU Nomor 64 Tahun 1958 yang dalam rangka distribusi alokasi dana 2019. Menurutnya, UU Nomor 64
sedianya dilakukan perubahan. untuk Provinsi Bali. Tahun 1958 itu masih mengacu
Sehingga Bali bisa diatur secara UU “Ini aspirasi yang konkret Undang-Undang Dasar Sementara
tersendiri, yang tentu saja dilakukan dan relevan, dan menjadi (UUDS) 1950, sehingga perlu
TIRKEXYVER ]ERK WMJEXR]E WTIWMǻO faktor menentukan dinamika adanya revisi. Ia pun memastikan
dan menjadi kekhasan Bali. Namun dan kemampuan Bali dalam pihaknya telah menyiapkan naskah
Bali itu tetap dalam kerangka NKRI, membiayai daerahnya sendiri dan akademik untuk revisi UU itu.
dan tidak bersifat khusus yang mengembangkan Bali menjadi “Naskah akademik sudah
berlebihan,” imbuh legislator PDI- satu provinsi yang lebih maju di selesai, dan diperkirakan akhir
Perjuangan itu. masa yang akan datang. Sebagian November ini selesai. Pada

58 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018