Page 53 - MAJALAH 165
P. 53
Kunjungan Kerja
Sementara itu, Anggota Komisi
IX DPR RI Ali Mahir menekankan,
hal penting pada saat kapal akan
berlayar setelah kelengkapan
dokumennya komplit maka tenaga
kerjanya (ABK) juga harus dicek
apakah betul mereka terdaftar
sebagai ABK resmi.
“Jika ada hal yang meragukan,
belum terdaftar (ilegal) maka
dinas terkait harus mengambil
tindakan tegas, dengan melarang
kapal tersebut berlayar misalnya.
Ini bagian dari upaya penegakan
hukum demi keamanan,
kenyamanan pelayaran dan juga
kesejahteraan para ABK nya,” sergah FOTO : OJI/IW
legislator Partai NasDem itu.
Tim Kunspek Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Sulut
Efektivitas UU PPMI di Bali
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dilakukan sinkronisasi. Jangan
Ermalena menyampaikan masih setiap kementerian mengeluarkan Jadi kita mendorong
ada tumpang tindih kebijakan kebijakan sendiri-sendiri. Satu
di daerah menyangkut regulasi kebijakan, tapi pelaksanaannya Pemprov Sumut untuk
ketenagakerjaan, pihaknya ingin diserahkan kepada masing-masing mengalokasikan
memastikan tak ada kendala institusi,” papar Anggota F-PPP DPR
yang berarti dari penerapan dua RI ini. sejumlah anggaran
regulasi baik UU PPMI dan MLC Negara, sambung legislator untuk melakukan
2006 di Provinsi Bali. Sebaliknya, dapil NTB itu, wajib membenahi
dengan regulasi tersebut, para sistem pelindungan, sehingga sosialisasi itu kepada
pekerja migran mendapat berbagai pekerja migran Indonesia masyarakat luas.
kemudahan akses kerja sekaligus terlindungi dari perdagangan
perlindungan hukum. manusia, perbudakan dan kerja
“Yang harus diingat, paksa, kekerasan, dan perlakuan
kebijakannya harus satu dan lain yang melanggar HAM. Dalam kesempatan yang
sama, Anggota Komisi IX DPR
RI Imam Suroso menemukan di
Pelabuhan Benoa, Bali, hampir
tak ada warga Bali yang bekerja
sebagai ABK. Umumnya mereka
bekerja di industri pariwisata dalam
negeri. Para ABK yang ditemui
di Benoa mengeluhkan adanya
tumpang tindih aturan dari otoritas
Kemenhub dan Kemenaker. Akibat
dari tumpang tindih aturan ini
banyak ABK tak bisa melaut.
Anggota F-PDI Perjuangan
ini mengaku, segera ingin
QIRKSRǻVQEWM TIVWSEPER MRM OITEHE
Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI). Termasuk
temuan informasi pada tahun 2017,
ABK di Bali cukup tinggi, mencapai
FOTO : RIZKA/IW 2000 lebih ABK. Sementara pada
2018 menyusut menjadi 750 ABK.
Ini dilatari persoalan tumpang tindih
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena bertukar cenderamata dengan Pemprov Bali aturan itu. IW,OJI,RAN/SF
165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53
