Page 52 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Pantau Implementasi

UU PPMI, Pekerja Migran

Butuh Perhatian

Komisi IX DPR RI meninjau efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Komisi IX DPR RI ingin
QIPMLEX HEVM HIOEX OIWIPEVEWER TIRIVETER 99 552. MRM HIRKER VEXMǻOEWM 2EVMXMQI
1EFSYV (SRZIRXMSR 21( 5VSZMRWM YPE[IWM 9XEVE 5VSZMRWM YQEXIVE 9XEVE HER
Provinsi Bali menjadi pilihan tujuan peninjauan tersebut, pertengahan September lalu.

akil Ketua Komisi
IX DPR RI Saleh
Partaonan Daulay
Wsaat memimpin
pertemuan Tim Kujungan Kerja
TIWMǻO 0YRWTIO 0SQMWM .< )57
RI dengan Kepala Syahbandar
Belawan, Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Kepala BP3TKI,
Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan
Sumut, di Pelindo I, Medan, Sumut
mengatakan, dalam UU PPMI ABK
adalah salah satu pekerja migran
khususnya pekerja melaut sampai
melewati batas-batas antar negara.
“Karena Pelabuhan Belawan ini FOTO : IWAN /IW
sangat bersejarah, tentu kita ingin
memastikan perlindungan terhadap
mereka sebagaimana diamanatkan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI bersama jajaran Pelindo I, Medan, Sumut
oleh aturan perundang-undangan dalam upaya perbaikan sistem Legislator asal daerah pemilihan
tadi,” kata legislator Partai Amanat perlindungan, perbaikan kebijakan Sulawesi Selatan II ini menegaskan,
Nasional (PAN) itu. dan program pendukung selain masalah perlindungan
Menurutnya, persoalan yang lainnya bagi kesejahteraan PMI, hukum, Komisi IX juga fokus pada
sering timbul di sektor ini antara lain khususnya pelaut awak kapal dan kesejahteraan yang diterima para
terkait kontrak kerja, jam kerja yang pelaut perikanan. Semoga nanti pekerja ABK dan pelaut lintas batas.
tidak sesuai, penggajian di bawah penanganan kepada tenaga kerja Apakah gaji yang mereka terima
standar dan lemahnya perlindungan kita atau PMI itu bisa semakin baik,” selama ini sudah sesuai dengan
hak pekerja. Saleh menjelaskan, papar legislator dapil Sumatera standar pendidikan yang mereka
bahwa kapal-kapal internasional Utara itu. miliki.
juga merapat, ada pekerja asing dan Sementara dalam kunjungan ke Menurut data Kesatuan Nelayan
tentu juga ada ABK Indonesia. Manado, Sulawesi Utara, Ketua Tim Tradisional Indonesia (KNTI) jumlah
“Jadi kita mendorong Pemprov Kunspek Komisi IX DPR RI Syamsul ABK dan pelaut lintas batas di
Sumut untuk mengalokasikan Bachri tentang Pengawasan kapal-kapal perikanan mencapai
sejumlah anggaran untuk Perlindungan Anak Buah Kapal 2,7 juta orang pekerja. “Profesi ini
melakukan sosialisasi itu (ABK) dan Pelaut Lintas Batas memiliki resiko dan bahaya cukup
kepada masyarakat luas. Kami mengungkapkan temuan belum tinggi sehingga perlu mendapat
berharap mendapatkan berbagai akuratnya data pekerja migran di perlindungan dari pemerintah,”
masukan yang sangat penting Provinsi Sulut. pungkasnya.

52 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018