Page 48 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Komisi VII Dorong

Peningkatan Proper

Hingga Lifting Minyak

8MKE 8MQ 0YRNYRKER 0IVNE TIWMǻO 0YRWTIO HMOMVMQ 0SQMWM :.. )57 7. TEHE E[EP
Oktober lalu untuk melakukan pengawasan sekaligus memantau kinerja perusahaan
tambang sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi yang membidangi energi dan
lingkungan hidup ini sangat konsen agar semua perusahaan tambang memenuhi
kaidah pengelolaan yang ramah lingkungan, bermanfaat bagi rakyat banyak dan
penghasil devisa yang bisa diandalkan.

etiga tim tersebut adalah
Tim Kunspek ke Sulawesi
Tenggara tepatnya ke
K PT. Antam Unit Bisnis
Pertambangan Nikel (UBPN)
di Pomalaa, Kabupaten Kolaka
dipimpin Ketua Komisi Gus Irawan
Pasaribu, Tim Kunspek ke pabrik
semen Tonasa di Pangkep, Sulawesi
Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi
Tamsil Linrung dan Tim Kunspek ke
Bojonegoro, Jatim dipimpin Wakil
Ketua Komisi Ridwan Hisjam.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus
Irawan Pasaribu ketika memimpin
pertemuan Tim Kunspek Komisi VII
DPR RI dengan Direksi PT. Aneka
Tambang Tbk, Dirjen Minerba
Kementerian ESDM RI dan Direktur
PSLB3 Kementerian LHK RI di Kantor FOTO : OJI/IW
PT. ANTAM Unit Bisnis Pertambangan
Nikel (UBPN) di Kecamatan Pomalaa, Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau tambang PT. ANTAM di Kabupaten Kolaka, Sultra
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi
Tenggara mendorong pemerintah mendapatkan izin ekspor, tapi belum namun ternyata belum juga selesai.
bersikap tegas kepada perusahaan- juga membangun smelter, akan kita Kemudian diberikan lagi waktu
perusahaan tambang yang tak rekomendasikan kepada pemerintah kepada perusahaan pertambangan
merealisasikan pembangunan untuk mencabut saja izin ekspornya, dengan PP Nomor 1 Tahun 2014
smelter hingga tahun 2022. supaya ada efek jera,” tegas Gus dengan tenggat waktu 3 tahun
Ia berharap, relaksasi dari Irawan. sampai 2017, namun smelter masih
pemerintah melalui Peraturan Undang-Undang (UU) Nomor juga belum selesai. Hingga terakhir
Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 4 Tahun 2009 tentang Minerba, keluar PP Nomor 1 Tahun 2017
2017 yang merupakan regulasi sambung dia, semangatnya adalah yang memberikan waktu lagi untuk
perpanjangan kewajiban hilirisasi, pemurnian mineral dalam pembangunan smelter selama 5
pembangunan smelter hingga negeri, sehingga ada nilai tambah tahun hingga tahun 2022.
tahun 2022, adalah yang terakhir (added value) yang dinikmati di dalam “Negara ini sudah terlalu baik,
kali diberikan. “Kita ingin pastikan negeri. UU itu memberikan waktu maka itu Komisi VII DPR ingin
perusahaan pertambangan yang transisi 5 tahun sejak 2009-2014, memastikan bahwa tahun 2022 itu

48 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018