Page 43 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

konstitusi dan ketatanegaraan
sebagai Hakim Konstitusi secara
berkelanjutan, merupakan hal
mutlak dalam mewujudkan
supremasi konstitusi di Indonesia.
Sehingga proses tersebut
memerlukan syarat dan mekanisme
yang sangat selektif.
“Sasaran yang ingin dicapai
dalam penyusunan RUU ini adalah
menjamin kepastian hukum bagi
para hakim Mahkamah Konstitusi
dan meningkatkan profesionalisme
dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan
kode etik dan pedoman perilaku
hakim, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan FOTO :AGUNG/IW
menghilangkan persepsi judiciary
corruption terhadap peradilan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memimpin Tim Kunspek ke Kalimantan Barat
konstitusi,” harap legislator dapil
Banten itu. dilakukan untuk mengetahui pola
dan mekanisme penyelenggaraan
Dorong Peningkatan sistem peradilan yang baik, sesuai Perlu adanya
Profesionalisme MK dengan standar internasional yang perubahan
Sementara di Kalbar, Wakil disesuaikan dengan situasi dan
Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani kondisi di Indonesia. kelembagaan
Ranik mengatakan, pembahasan “Studi ini harus terus Mahkamah Konstitusi
RUU MK ini sangat penting dilakukan, sehingga selalu sebagai jawaban
guna penguatan kelembagaan selaras dengan ketentuan standar
Mahkamah Konstitusi sebagai internasional yang berlaku, serta atas permasalahan.
lembaga negara penjaga konstitusi dapat menunjang peningkatan Utamanya menyangkut
(the Guardian of the Constitution), efektivitas penegakan hukum dan
sebab setelah lima belas tahun pelaksanaan peraturan perundang- transparansi rekrutmen
berjalan, disadari bersama bahwa undangan yang akan datang,” ujar hakim, persyaratan
terdapat hal-hal yang perlu legislator Partai Demokrat itu.
disempurnakan terkait tugas dan Lebih lanjut Erma calon hakim, dan
fungsi MK. menambahkan, perlu adanya pengawasan terhadap
Saat pertemuan dengan civitas perubahan kelembagaan
akademika Universitas Tanjungpura MK sebagai jawaban atas etika, perilaku dan
dan sejumlah pihak terkait permasalahan, utamanya independensi hakim
Pontianak, Kalbar, Erma yang juga menyangkut transparansi
Ketua Panja RUU MK menjelaskan rekrutmen hakim, persyaratan calon konstitusi
sasaran yang ingin dicapai dalam hakim, serta pengawasan terhadap
penyusunan RUU ini diantaranya etika, perilaku dan independensi
adalah menjamin kepastian hakim konstitusi. kehakiman merupakan salah satu
hukum bagi para hakim MK dan “Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama bagi terselenggaranya
meningkatkan profesionalisme salah satu pelaku kekuasaan negara hukum sebagaimana yang
dalam melaksanakan tugas dan kehakiman perlu dijamin diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3)
wewenangnya sesuai dengan kode kemerdekaannya, sebab kekuasaan Undang-Undang Dasar Negara
etik dan pedoman perilaku hakim. kehakiman (yudikatif) merupakan Republik Indonesia Tahun 1945.
Erma menambahkan, satu-satunya kekuasaan yang “Namun demikian, kemerdekaan
mencermati latar belakang, sasaran, diyakini merdeka dan harus kekuasaan kehakiman tetap
dan materi pengaturan yang sangat senantiasa dijamin merdeka oleh perlu diatur guna mencegah
PYEW HER WMKRMǻOER TIVPY HMPEOYOER konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat terjadinya tirani yudikatif dalam
pengkajian yang seksama oleh (1) Undang-Undang Dasar Negara penyelenggaraan suatu sistem
DPR RI, sehingga pembahasan Republik Indonesia Tahun 1945,” pemerintahan yang demokratis,”
RUU MK dilakukan dengan baik imbuh Erma. tegas legislator dapil Kalbar ini.
dan cermat. Studi kebijakan perlu Kemerdekaan kekuasaan HR,AS/SF

165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 43