Page 42 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Komisi III Serap Aspirasi

RUU MK di Kalsel

dan Kalbar

0SQMWM ... )57 7. QIPEOWEREOER 0YRNYRKER 0IVNE TIWMǻO OI 5VSZMRWM 0EPMQERXER
Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat, pertengahan September lalu, guna menyerap
masukan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK). Kunjungan ini guna mendapatkan masukan, data pembanding,
dan pendalaman dari akademisi, praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
terhadap substansi RUU MK, terutama berkaitan dengan kelembagaan dan hukum
acara peradilan konstitusi.

Lebih lanjut Desmond
menjelaskan, belum adanya
ketentuan perundang-undangan
]ERK WIGEVE WTIWMǻO QIRKEXYV
mengenai hukum acara dan
tata beracara di MK, sehingga
perlu dilakukan penyempurnaan.
Beberapa mekanisme yang selama
ini diatur pada tingkat Peraturan
MK, dianggap perlu diatur menjadi
materi muatan UU, antara lain
terkait persidangan dan rapat
permusyawaratan hakim, putusan
dan pasca putusan, menyangkut
pengujian UU terhadap UUD 1945,
sengketa kewenangan lembaga
FOTO : EKA/IW pemilihan umum.
negara dan perselisihan hasil
“Perlu adanya perubahan
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Kalimantan Selatan kelembagaan Mahkamah
Konstitusi sebagai jawaban
atas permasalahan. Utamanya
im 0YRNYRKER 0IVNE TIWMǻO dan aspirasi terkait RUU MK. menyangkut transparansi
Komisi III DPR RI ke Kalsel “Pembahasan RUU MK ini rekrutmen hakim, persyaratan calon
dipimpin Wakil Ketua Komisi sangat penting guna penguatan hakim, dan pengawasan terhadap
TIII DPR RI Desmond Junaidi kelembagaan serta meningkatkan etika, perilaku dan independensi
Mahesa menemui Kapolda Kalsel, profesionalisme MK dalam hakim konstitusi,” tegas legislator
Kanwil Kementerian Hukum dan melaksanakan tugas dan Partai Gerindra itu.
HAM Kalsel, Akademisi dan Praktisi wewenangnya.sebagai lembaga Desmond memaparkan,
Hukum Universitas Lambung negara penjaga konstitusi (the besarnya kewenangan MK dari
Mangkurat, Universitas Islam guardian of the constitusion), luasnya dampak dari suatu putusan
Kalimantan, dan Peradi Banjarmasin setelah 15 tahun berjalan terdapat MK menjadi alasan tersedianya
di Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) hal hal yang perlu disempurnakan sembilan orang negarawan
Kementerian Hukum dan HAM terkait tugas dan fungsi MK,” jelas berintegritas dan berkepribadian
Kalsel untuk mendapat masukan Desmond. tidak tercela yang menguasai

42 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018