Page 40 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Komisi II Pantau

Persiapan Pemilu 2019

Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kesiapan dan Persiapan Pemilihan Legislatif dan
5IQMPMLER 5VIWMHIR 0SQMWM .. )57 7. QIPEOYOER 0YRNYRKER 0IVNE TIWMǻO OI XMKE
provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Hal ini untuk
memastikan kesiapan masing-masing Provinsi dalam menghadapi Pemilihan Umum
(Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang.

i Sulawesi Utara, Tim KPUD dengan jumlah warga yang hal tersebut sudah dilakukan
Kunspek dipimpin oleh sudah melakukan perekaman dengan baik oleh Pemprov Sulut,
Ketua Komisi II DPR KTP-elektronik pada Dukcapil khususnya oleh Gubernur Sulut.
DRI Zainudin Amali. Ia Provinsi Sulut. Sementara itu Untuk itu pihaknya mengapresiasi
mengatakan, pihaknya tidak ingin Bawaslu Provinsi Sulut juga masih hal itu.
ada satu daerahpun dalam kondisi menemukan adanya data pemilih Sementara itu, Anggota Komisi
tidak siap menyelenggarakan ganda, yakni sekitar 52 ribu. II DPR RI Evert Erenst Mangindaan
pesta demokrasi tersebut. Menanggapi hal itu, Zainudin mendukung sikap Pemprov Sulut
“Setelah kami diskusikan tadi berharap agar KPU, Bawaslu, atau agar KPU Provinsi Sulut tegas
bersama dengan KPU, Bawaslu, Pemerintah Provinsi termasuk di terkait polemik data pemilih di
dan Gubernur Sulut termasuk dalamnya Dinas Kependudukan Kota Bitung, Sulut, yang notabene
Dukcapil, kami merasa yakin dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi merupakan warga negara asing
provinsi ini dalam posisi yang Sulut untuk terus melakukan (WNA). Ia pun mendukung sikap
siap menyelenggarakan Pileg koordinasi terkait pemutakhiran Gubernur Sulut Olly Dondokambey
dan Pilpres secara bersamaan,” data pemilih, hingga batas waktu yang menyatakan bahwa KPU
kata Zainudin saat memimpin pemutakhiran data. Hal itu semata Sulut harus tegas menjalankan
pertemuan Tim Kunspek Komisi II untuk mengantisipasi terjadinya UU Pemilu untuk mengatasi
DPR RI dengan Gubernur Sulut di kekisruhan dalam pesta demokrasi permasalahan itu.
Manado, Sulut. mendatang. “Pemilih yang berhak mengikuti
Meski demikian, masih ada Namun, untuk seluruh tahapan Pileg dan Pilpres merupakan
yang harus dikoordinasi dan Pemilu yang ada dalam Undang- warga Indonesia. Sementara
disinkronisasi lagi. Salah satunya Undang Nomor 7 tahun 2017 stateless atau yang bukan WNI
terkait perbedaan jumlah Daftar tentang Pemilu (UU Pemilu), tidak berhak mengikuti Pileg dan
Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki politisi Partai Golkar ini menilai Pilpres, walaupun mereka sudah
tinggal di wilayah Indonesia cukup
lama. Kami sangat mendukung
ketegasan dari Gubernur Sulut itu,”
papar Mangindaan.
700 Ribu KTP-el Penduduk
Kalsel Belum Tercetak
Sementara Tim Komisi II DPR RI
di Kalimantan Selatan menemukan
700 ribu penduduk Kalsel yang
belum memiliki KTP Elektronik atau
KTP-el lantaran terhambat proses
penunggalan data. Angka tersebut
tersebar di 13 kabupaten/ kota
FOTO : AYU/IW yang diterima Komisi II DPR RI, dari
se-Provinsi Kalsel. Dari informasi
jumlah penduduk Kalsel sebanyak
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menerima cenderamata dari Gubernur Sulut 4,2 juta jiwa, yang wajib memiliki

40 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018