Page 41 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

KTP-el sebanyak 2,9 juta jiwa.
“Dari 2,9 juta ini sudah dilakukan
perekaman baru kepada 2,8 juta
jiwa, namun baru 2,2 juta yang
riil memiliki KTP-el. Dengan kata
lain, masih ada kekurangan sekitar
700 ribu KTP-el,” ungkap Anggota
Komisi II DPR RI Sudiro Asno
usai pertemuan dengan Asisten
I Bidang Pemerintahan Pemprov
Kalsel Siswansyah dan SKPD terkait
di Kantor Sekda Provinsi Kalsel,
Banjar Baru.
Menurut Sudiro, 700 ribu KTP-el
yang belum dimiliki masyarakat FOTO : ANNE/IW
Kalsel bukanlah jumlah yang
kecil, mengingat kemampuan
Disdukcapil setempat hanya Tim Kunspek Komisi II DPR RI di Kalimantan Selatan
mampu melakukan pencetakan
250-300 keping KTP-el per minggu. Persoalan PKPU dan harus dilakukan secara konsisten.
“Ini sangat mengkhawatirkan, Tingkat Partisipasi Pemilih “PKPU harus segera
apalagi waktunya tinggal 6 bulan Jadi Sorotan Komisi II disosialisasikan kepada peserta
setengah hingga asumsi hari H Sementara di Sumatera pemilu. Jadi uji publik bukan
pemilihan serentak adalah 17 April. Utara, selain persoalan DPT hanya di pusat, tapi di bawah
Saya khawatir banyak masyarakat Ganda dan juga perekaman juga sosialisasinya harus secara
Kalsel nantinya tidak dapat data KTP Elektronik yang masih terang,” kata Rambe usai mengikuti
menjalankan hak konstitusionalnya menghantui pelaksanaan Pileg dan pertemuan Tim Kunspek Komisi
dalam rangka pencoblosan Pilpres Pilpres, hal lainnya adalah upaya II DPR RI dengan Wakil Gubernur
dan Pileg,” tegas Sudiro. KPU dalam merumuskan dan Sumut Musa Rajekshah, KPU,
Untuk mencapai target mensosialisasikan Peraturan Komisi Bawaslu dan Dinas Kependudukan
tersebut, Sudiro mengimbau Pemilihan Umum (PKPU). dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
pemerintah provinsi segera Anggota Komisi II DPR Provinsi Sumut, di ruang rapat
melakukan pemetaan di setiap RI Rambe Kamarul Zaman Kaharudin Nasution, Kantor
kabupaten maupun kota mana mengingatkan KPU, agar tidak Gubernur Provinsi Sumut, Medan.
saja yang masyarakatnya belum melakukan perubahan-perubahan Di sisi lain, terkait dengan
mendapatkan KTP-el. Sehingga sesaat dan penyesuaian- persoalan tingkat partisipasi
warga kabupaten/ kota terbanyak penyesuaian lebih lanjut. pemilih, legislator Partai Golkar
belum memiliki KTP-el dapat Menurutnya, selain PKPU harus itu menilai, sosialisasi menjadi
menjadi prioritas. segera dirumuskan, sosialisasi juga sangat penting dilakukan, untuk
memberikan pemahaman kepada
masyarakat yang memiliki hak pilih,
agar terdorong untuk ikut memilih.
Mengingat hak kedaulatan rakyat
sebagai pemilih itu harus diciptakan
dan dilaksanakan dengan baik.
“Ini kan bukan Pilkada lagi.
Kalau Pilkada kan memang
masyarakat yang punya hak pilih
di daerah itu yang memilih. Tapi
kalau ini menyangkut Pilpres
untuk memilih Presiden, dan Pileg
untuk memilih DPRD kota atau
kabupaten, DPRD provinsi, DPR
RI, dan DPD RI,” katanya sembari
menginformasikan pemilih yang
FOTO : NADYA/IW langsung TPS dengan membawa
tidak terdaftar bisa mendatangi
KTP-el atau formulir A5.
Tim Kunspek Komisi II DPR RI foto bersama dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil Sumut AYU,ANN,NDY/SF

165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41