Page 45 - MAJALAH 165
P. 45
Kunjungan Kerja
Kunjungan Kerja
untuk menjaring masukan terkait
pengelolaan sumber daya hutan
dalam RUU Kehutanan. Hal ini
perlu dilakukan karena undang-
undang hutan yang ada dinilai
belum mampu memperbaiki kondisi
hutan Indonesia yang saat ini masih
memprihatinkan.
“Kondisi hutan Indonesia
darurat luar biasa untuk perbaikan.
Sayangnya, UU Kehutanan belum
bisa memperbaiki berbagai
persoalan yang ada, sehingga perlu
penggantian undang-undang,
bukan hanya perubahan pasal
FOTO : EKO/IW per pasal,” kata Anggota Komisi
IV DPR RI I Made Urip di Fakultas
Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Papua Barat terkait RUU Kehutanan Kehutanan UGM, Yogyakarta.
Praktik pengelolaan hutan
OMXE PMLEX EWTIO OSQTVILIRWMǻXEW adanya beberapa putusan saat ini bersifat eksploitatif dan
ini mencangkup berbagai faktor Mahkamah Konstitusi yang perlu hanya bertumpu pada korporasi.
yang mempengaruhi pertumbuhan disesuaikan dengan revisi undang- Sementara masyarakat kurang
dan perkembangan hutan,” papar undang tersebut. diberi akses. Seyogianya, ke
Hermanto di Manokwari, Papua “Oleh karena itu, saya melihat depan pengelolaan hutan
Barat. revisi Undang-Undang Nomer 41 dilaksanakan berbasis ekosistem
Aspek integritas yang dia Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memfungsikan hutan sebagai
maksud itu adalah, bagaimana ini perlu kita teliti secara cermat sistem penyangga kehidupan.
berupaya mengintegrasikan terkait dengan pasal-pasal, agar Urip memaparkan, terdapat
berbagai faktor soal kehutanan semuak pihak bisa terakomodasi beberapa hal yang perlu dimasukan
sebagai satu kesatuan yang utuh. kepentingannya,” ujar Hermanto. dalam undang-undang kehutanan,
Bagi Politisi dari Fraksi PKS ini, antara lain menjadikan hutan
integritas antara satu persoalan Jaring Masukan dari UGM, sebagai salah satu cara mitigasi
dengan persaoalan lain ini bertujuan UU Kehutanan Perlu Direvisi bencana, perubahan rezim
untuk mengelola hutan lebih baik Tim Kunspek Komisi IV DPR pengelolaan hutan, penguatan daya
agar lebih banyak manfaatnya RI ke Yogyakarta menyambangi saing, serta memperkuat komoditas
untuk kehidupan manusia dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di pasar global. ANN,EKO,MAN/SF
kehidupan makhluk-makhluk lain
yang bergantung terhadap hutan.
“Oleh karena itu, pengelolaan
hutan tidak bisa dilakukan sepihak
oleh satu instansi saja, atau kita
hanya mementingkan kepentingan
manusia saja, sebab manusia itu
sangat tergantung pada sumber
daya air yang tersimpan dalam
hutan itu. Hasil hutan juga bisa
dimanfaatkan untuk melestarikan
kehidupan ini,” ungkap Hermanto.
Permasalahan tentang
kehutanan yang saat ini perlu
dijawab adalah berkurangnya luas
hutan, alih fungsi kawasan hutan,
kebakaran hutan, alih fungsi lahan,
HER OSRǼMO HIRKER QEW]EVEOEX
hukum adat.
Selain itu, Undang-Undang
Kehutanan yang belum direvisi FOTO : ANDRI/IW
terdapat disharmonis dengan
undang-undang lainnya. Serta Tim Kunspek Komisi IV DPR RI menyerap aspirasi RUU Kehutanan ke UGM Yogyakarta
165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45
