Page 50 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

Proses Verifikasi dan

Validasi Data Kemiskinan

Belum Maksimal

Data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah untuk
melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai
penerima manfaat program pembangunan. Namun disayangkan, hingga kini data
kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan inclusion error.

emerintah melalui dalam rangka mengatasi ini data-datanya sudah betul-betul
Kementerian Sosial ketertinggalan wilayah dan valid, akurat dan sesuai dengan
QIPEOYOER ZIVMǻOEWM HER kepentingan yang ada. Oleh perkembangan mutakhir.
Pvalidasi data kemiskinan karenanya Pemprov Papua “Kami banyak mendapatkan
secara berkala terhadap data harus aktif untuk menyampaikan masukan bahwa memang masih
kemiskinan yang dikumpulkan oleh LEWMP ZIVMǻOEWM HER ZEPMHEWM HEXE ada kekurangan disana-sini,
Badan Pusat Statistik (BPS). Data kemiskinan agar menjadi perhatian terutama mengenai pemutakhiran
OIQMWOMRER ]ERK XIPEL HMZIRǻOEWM pemerintah pusat. Semua harus data tersebut. Hal ini terkait juga
dan divalidasi itu menjadi Basis berdasarkan data yang valid agar dengan bagaimana pusat data
Data Terpadu (BDT) dan menjadi setiap kebijakan pengentasan dan informasi Pusat di bawah
acuan semua kementerian dan kemiskinan dapat tepat sasaran. Kementerian Sosial memiliki
lembaga dalam merencanakan Oleh sebab itu Panja Komisi sistem yang memungkinkan bagi
dan melaksanakan program :... QIRKIREM :IVMǻOEWM HER TVSWIW ZIVMǻOEWM HER ZEPMHEWM
pembangunan sosial. Validasi Data Kemiskinan ingin secara up to date sesuai dengan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR memastikan dan ingin mengetahui perkembangan,” ujar legislator
RI TB Ace Hasan Syadzily saat sejauh mana proses pendataan Partai Golkar tersebut.
memimpin Kunjungan Kerja Panja yang telah dilakukan selama ini Ia juga menyampaikan bahwa
Komisi VIII DPR RI mengenai (di Papua) terhadap penerima XIVOEMX TIVWSEPER ZIVMǻOEWM HER
:IVMǻOEWM HER :EPMHEWM )EXE program-program bantuan sosial validasi data tersebut masih
Kemiskinan di Provinsi Papua dari pemerintah. Apakah selama terbatas. Hal itu dikarenakan
beberapa waktu lalu mengatakan,
JEOXER]E TVSWIW ZIVMǻOEWM HER
validasi data kemiskinan yang
dilakukan oleh Kementerian Sosial
belum berjalan maksimal.
“Oleh karena itu, agar proses
ZIVMǻOEWM HER ZEPMHEWM HEXE
kemiskinan mencapai hasil
maksimal, Kementerian Sosial
harus berkoordinasi intensif
dengan kementerian/lembaga
terkait, serta menyediakan sistem
yang mutakhir dan mekanisme
yang mudah dilaksanakan,” kata
Ace, saat pertemuan dengan
Pemerintah Provinsi Papua,
beberapa waktu yang lalu.
Dikatakannya, perhatian serius FOTO : DEP/IW
terhadap Papua merupakan
sesuatu yang mutlak diperlukan 8MQ 0YRWTIO 0SQMWM :... )57 7. QIRKIREM ZIVMǻOEWM HER ZEPMHEWM HEXE OIQMWOMRER HM 5ETYE

50 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018