Page 44 - MAJALAH 165

Kunjungan Kerja

RUU Kehutanan Perkuat

Posisi Masyarakat Adat

0YRNYRKER 0IVNE TIWMǻO 0SQMWM .: )57 7. OEPM MRM QIRMXMOFIVEXOER TEHE EWTIO
komprehensif dan integritas dalam pembentukan Revisi Undang-Undang (RUU)
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kunjungan dibagi tiga tim yaitu ke Sumatra Selatan, Papua Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, awal Oktober lalu.

ntuk kunjungan ke Sumsel,
dipimpin langsung oleh
Ketua Komisi IV DPR
URI Edhy Prabowo, ia
mengatakan pengelolaan hutan
harus sejalan dengan konstitusi.
Artinya, penyelenggaraan
kehutanan harus mengandung
jiwa dan semangat kerakyatan,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Namun, saat ini UU Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan
sudah tidak sesuai lagi dengan
prinsip penguasaan dan pengurusan
hutan, serta tuntutan perkembangan
zaman.
Dalam implementasinya, banyak
terjadi permasalahan seperti
berkurangnya luas kawasan hutan, FOTO : ANNE/IW
alih fungsi kawasan hutan, hingga
OSRǼMO HIRKER QEW]EVEOEX EHEX Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Sumsel
“Masyarakat adat adalah bagian
dari budaya yang harus kita akui (Hutan Tanaman Industri) itu niatnya RUU Kehutanan Harus
keberadaannya. RUU ini akan ingin hidup berdampingan dengan Komprehensif
perkuat mereka, sebab mereka masyarakat, maka masalah sosial Sedangkan di Papua Barat,
adalah bagian dari kearifan lokal. tidak akan terjadi,” jelasnya. Anggota Komisi IV DPR RI
Ini yang harus kita hidupkan,” Ia menambahkan, penataan Hermanto menitikberatkan
ungkap Edhy usai memimpin Focus masyarakat adat akan menjadi pada aspek komprehensif dan
Group Discussion pembentukan salah satu skala prioritas dalam integritas dalam pembentukan
RUU tentang Perubahan atas UU pembahasan RUU tentang RUU Kehutanan. Menurutnya,
Kehutanan di Kantor Gubernur Perubahan atas Undang-Undang JEOXSV OSQTVIRLIRWMǻXEW WERKEX
Sumatera Selatan, Palembang, Nomor 41 Tahun 1999 tentang dibutuhkan agar bisa meliputi
Sumsel. Kehutanan ini. seluruh kepentingan untuk
Dalam draf RUU Kehutanan “Pemukiman dan perkebunan pelestarian hutan.
sendiri, imbuh Edhy, telah adat akan diatur, apalagi “Pertama kita harus melihat
dicantumkan perubahan status perusahaan yang mengelola HEVM EWTIO OSQTIVLIRWMǻXEW HER
hutan menjadi hutan negara, hutan hutan dan belum mendapatkan integritas dari Revisi Undang-
hak, dan hutan adat. izin secara resmi. Masyarakat adat Undang Nomer 41 tahun 1999
“Ada banyak masukkan termasuk masyarakat di wilayah ini yang berkaitan dengan
terkait ini. Secara prinsip kita tahu pinggiran hutan harus mendapatkan kehutanan. Kenapa aspek
masalahnya, tapi siapa yang akan perlindugan dan pemanfaatan hutan OSQTVILIRWMǻXEW HER MRXIKVMXEW
mulai. Sebenarnya jika PT-PT HTI dengan maksimal,” imbuhnya. ini perlu penekanan, karena kalau

44 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018