Page 6 - MAJALAH 110
P. 6

ASPIRASI












              Pemalsuan Surat Tanah oleh Kepala Desa Sukaharja

               Pelapor selaku wakil dari masyarakat Desa  hanya lahan seluas 2 Ha yang mendapatkan ganti
              Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten.  rugi.
              Bogor, Provinsi Jawa Barat menyampaikan
              permohonan penyelidikan dan pengusutan atas    Menurut pelapor bahwa warga merasa
              dugaan pembelian fiktif tanah milik warga seluas  diintimidasi dan takut untuk melaporkan hal
              29 Ha oleh IPB senilai Rp. 43 Milyar, melalui  tersebut kepada kepolisian karena oknum Kepala
              Kepala Desa Sukaharja, Sdr. Karyadi Fandrek  Desa tersebut seringkali memanfaatkan jasa
              dengan modus pemalsuan surat-surat tanah milik  kelompok preman.
              ± 63 KK.
                                                             Pelapor memohon kepada Ketua DPR RI
               Menurut pelapor, pembelian lahan fiktif oleh IPB  untuk membantu menyelesaikan permasalahan

              tersebut telah meresahkan masyarakat setempat  tersebut.
              karena warga merasa tidak pernah menjual
              tanahnya kepada siapapun. Dan sebagian besar   Mamun dan Rozak, Bogor Jawa Barat
              dari lahan tersebut tidak diberikan ganti rugi,













             Permohonan Pendampingan dan Advokasi

             Rencana Pemkab Majalengka Menutup Pabrik Kapur


              Pelapor mewakili para pekerja pabrik kapur di  sebaliknya dan warga menduga hal tersebut
             Kampung Pajagan, Desa Garawangi, Kecamatan  disinyalir untuk kepentingan pribadi/bisnis
             Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, yang  dengan mengorbankan pengusaha tradisional.
             menolak rencana Pemkab Majalengka yang akan
             menggusur/menutup sejumlah pabrik kapur        Pelapor memohon agar DPR RI melakukan
             milik warga yang dimiliki secara turun menurun  p endampingan  untuk  menyeles aikan
             sejak  1974,  padahal  pabrik  tersebut  berada  permasalahan tersebut.
             di atas tanah milik pribadi yang bersertifikat
             sehingga sah secara hukum namun warga
             belum memperpanjang izin karena Pemkab tidak
             memberi peluang untuk memperpanjang izin       Saeful Yunus, Majalengka, Jawa Barat
             tersebut.

              Jika alasan Pemkab hal tersebut dilakukan
             sesuai Perda, seharusnya Perda menyesuaikan
             kultur dan kondisi masyarakat yang ada bukan









          6  PARLEMENTARIA  EDISI 110 TH. XLIV, 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11