Page 7 - MAJALAH 110
P. 7

Usulan Bangka Belitung sebagai
                  Ibukota Negara Republik Indonesia




                    Pelapor mengajukan usulan berdasarkan        Pelapor menyatakan, bahwa usulan dan
                  pertimbangan pada berbagai aspek, mulai dari  keinginan tersebut timbul kembali pada
                  geografis, kondisi demografi, geo-sosial, geologi,  saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
                  geo-ekonomi dan sejarah.                     mengatakan akan memindahkan Ibukota Negara
                                                               RI dan akan membentuk tim terkait hal tersebut
                    Pelapor menyampaikan usulan tersebut sejalan  apalagi mengingat Pulau Bangka pernah menjadi
                  dengan pidato Bapak Mendagri dalam Rapat  Ibukota Negara RI, pada waktu Bung Karno dan
                  Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka  kawan-kawannya diasingkan ke Pulau Bangka.
                  Belitung tanggal 23 September 2013, dalam
                  acara pelantikan Plt. Gubernur Kepulauan Bangka
                  Belitung menjadi Gubernur Kepulauan Bangka
                  Belitung, yang menyatakan bahwa dari berbagai   Johan Murod dan Agus Adaw
                  aspek, Kepulauan Bangka Belitung pantas
                  menjadi Ibukota Negara RI.                     Pangkal Pinang, Bangka Belitung











                  Ketegasan Label Halal pada Berbagai Produk yang Beredar

                    Pelapor adalah Letkol Purnawirawan TNI AD,   Pelapor berharap bukan hanya produk makanan
                  menyampaikan keluhan atas masih minimnya  saja yang diinvestigasi, tetapi produk lain seperti
                  produk-produk makanan dan restoran yang  sabun, pasta gigi dan lain-lain serta pengawasan
                  belum berstatus halal dari MUI, meskipun negara  atas penggunaan bahan pengawet dan pewarna
                  Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim.    pada makanan yang tidak diperbolehkan untuk
                                                               makanan. Demikian pula pengawasan atas
                    Pelapor mengusulkan agar Pemerintah  hewan potong, seperti ayam, sapi  dan lain-lain.
                  membuat undang-undang yang mengatur
                  setiap makanan yang ada di Indonesia terjamin
                  kehalalannya, baik yang ada di mal-mal maupun
                  pedagang kaki lima.                            Sri Rahardjo, Bandung, Jawa Barat

                    Sepengetahuan pelapor, produsen dan penjual
                  makanan wajib mencantumkan status kehalalan
                  produknya, karena banyak penjual makanan yang
                  mengaku makanannya halal tetapi menggunakan
                  bahan yang tidak diperbolehkan (tidak halal),
                  seperti lemak babi dan rhum yang mengandung
                  alkohol.








                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 110 TH. XLIV, 2014  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12