Page 67 - MAJALAH 119

garan, infrastruktur dan audit. Namun, terdapat golongan masyarakat yang rentan
Karena itu, payung hukum yang memungkinkan bagi miskin sejumlah 1,7 juta jiwa yang biaya kesehatan-
KIS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 nya belum ditutupi pemerintah. Golongan inilah yang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menga- kemudian akan mendapatkan KIS yang menggunakan
tur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang- anggaran dari Kementerian Sosial.
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan keterangan pers BPJS Kesehatan itu pula,
Menurut Dede, salah satu klausul dalam Undang-Un- KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang
dang BPJS memungkinkan adanya produk-produk lain- dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kese-
nya. Karena itu, dia mengasumsikan KIS sebagai salah hatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan
satu produk BPJS. tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang
“Menurut yang saya dengar dari pemberitaan di me- diderita penerima KIS. Berikut rincian penjelasan pihak
dia, beberapa menteri mengatakan penyelenggara KIS BPJS Kesehatan mengenai ketiga program kesehatan
adalah BPJS. Namun, katanya lebih diperluas. Karena itu pemerintah tersebut.
saya berasumsi KIS ini adalah penyempurnaan program
BPJS dari program Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-
no,” tuturnya.
Namun, Dede mengatakan DPR, dalam hal ini Komisi
IX, belum mendapatkan penjelasan mendetail menge-
nai KIS dari pemerintah. Karena itu, dalam waktu dekat
Komisi IX akan mengundang Menteri Kesehatan Nila F
Moeloek untuk membicarakan hal tersebut.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjip-
taning meyakini tidak akan ada yang berubah dari BPJS,
kemungkinan kartunya saja yang akan berubah nama,
tidak lagi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, melain-
kan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.
“BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu
kan ada Undang-undangnya, jadi tidak akan ada yang
berubah dari badan tersebut. Kalau mau mengubah be-
rarti harus mengamandemen Undang-undang, dan itu
tidak mungkin. Namun kemungkinan besar di pemerin-
tahan Pak Jokowi nanti nama kartu JKN atau Jaminan
Kesehatan Nasional yang akan berubah menjadi KIS
atau Kartu Indonesia Sehat sebagaimana yang kerap
digaungkan Pak Jokowi saat kampanye lalu. Tapi itu
hanya masalah teknis saja,” jelas mantan Ketua Komisi
IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.
Yang jelas, ditambahkan Ribka, masyarakat tidak
perlu khawatir bahwa JKN yang ada dalam BPJS yang
sudah berjalan itu akan berubah atau malah dihapus, Kartu Indonesia Sehat (KIS)
mengingat tidak sedikit masyarakat yang sudah terlan- adalah Nama untuk Program
jur membuat Kartu Jaminan Kesehatan Nasional terse-
but dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya. Jaminan Kesehatan SJSN (JKN)
“Intinya, di pemerintahan Pak Jokowi tidak boleh satu bagi penduduk Indonesia,
orang pun yang tidak terlayani dalam mendapatkan
akses pelayanan kesehatan. Jadi kami menjamin tidak khususnya fakir miskin dan tidak
ada yang berubah dari program tersebut, termasuk BPJS mampu serta iurannya dibayarkan
nya, tapi kami akan terus memperbaikinya,”aku Ribka. oleh pemerintah. BPJS Kesehatan
Berdasarkan keterangan pers BPJS Kesehatan yang di-
kutip, Selasa, 4 November 2014, bagi yang telah atau adalah Badan Hukum Publik yang
tengah disibukkan mengurusi pembuatan kartu BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan
dan JKN, Anda tetap dapat menggunakan kartu itu.
Pasalnya, program KIS ini merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan SJSN
program BPJS yang telah ada sebelumnya. (JKN).
Dalam program BPJS, sebanyak 86,4 juta jiwa sebagai
Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biaya kesehatannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Pro-
dibiayai pemerintah dengan premi 19.225 per orang, gram Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk In-
menggunakan anggaran Kementerian Kesehatan sebe- donesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta
sar Rp 19,6 triliun. iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 67