Page 68 - MAJALAH 119

SOROTAN

adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah suatu
program, sedangkan BPJS Kesehatan adalah
badan yang ditugaskan untuk menjalankan
program tersebut.
Secara kuantitas, sasaran peserta akan
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1,7
juta jiwa yang berasal dari Penyandang Ma-
salah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk
tahap awalnya. Secara kualitas, KIS memberi-
kan tambahan manfaat layanan preventif,
promotif dan deteksi dini perorangan yang
dilaksanakan secara lebih intensif dan terinte-
grasi dengan program kesehatan masyarakat
yang sudah ada.
Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-
BPJS Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan
masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan
untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN
(JKN). Untuk peserta baru yang berasal dari
fakir miskin dan tidak mampu, secara berta-
hap akan diterbitkan KIS.
Peserta yang sudah mendapat KIS dapat
memperoleh manfaat jaminan kesehatan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Prosedur pelayanan KIS sama dengan pro-
gram jaminan kesehatan sebelumnya prin-
sipnya sama, tetap menggunakan sistem
rujukan berjenjang. Untuk kontak pertama,
peserta memperoleh pelayanan kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di-
mana yang bersangkutan terdaftar. Jika perlu
mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka
dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan. Dalam kondisi gawat darurat me-
dis, peserta dapat langsung memperoleh
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan.
Dalam acara launching telah dibagikan
KIS kepada 2.775 jiwa dari masyarakat fakir
miskin dan tidak mampu dan 50 orang dari
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) di wilayah DKI. 2.775 jiwa tersebut
adalah 600 Kepala Keluarga beserta anggota
keluarganya.
Untuk tahap awal, mereka yang mendapat-
kan KIS adalah Keluarga yang juga mendapat-
kan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu
Simpanan Keluarga Sejahtera (e­money), dan
Kartu Indonesia Pintar. Adapun mereka yang
berasal dari PMKS, angka 50 orang tersebut
adalah tahap awal launching, selanjutnya
akan dibagikan kepada PMKS sesuai data dan
dana yang akan dialokasikan oleh Kementeri-
an Sosial. (as) Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie/
Parle/Iw.

68 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014