Page 71 - MAJALAH 119

kesehatan tapi juga terkait investasi
di bidang transportasi, upaya de-
teksi dini dan lain-lain,” ungkapnya.
Gross National Happiness Perlu
Dipelajari
Anggota Badan Kerja Sama Antar
Parlemen - BKSAP DPR RI Mohamad
Hekal mengatakan Indonesia patut
mempelajari Gross National Hap­
piness (GNH) Index sebagai instru-
men untuk mengukur keberhasilan
pembangunan sesuai program Mil­
lenium Development Goals (MDGs).
Bhutan sebagai salah satu negara
yang sudah menerapkan bisa men-
jadi rujukan.
“Kita akan mempelajari masukan
dari Bhutan ini sebagai case study
lah. Apa mungkin bisa diterapkan GNH 156 negara. Hasil tertinggi cratic governance). Menurutnya,
di Indonesia, nah itu yang masih diraih negara-negara Eropa Utara dampak dari konflik memberikan
perlu waktu untuk dapat menyim- seperti Denmark, Norwegia, Swiss, kerugian yang besar dalam pem-
pulkan,” katanya. Politisi Fraksi Par- Belanda dan Swedia. Hasil terendah bangunan. Selain itu, isu yang sem-
tai Gerindra yang memimpin pleno atau rakyatnya masih kurang baha- pat mencuat lainnya, mengenai isu
membahas kerja sama parlemen gia didominasi negara di benua Af- perubahan iklim dan bencana alam.
Asia-Pasifik dalam mempersiapkan rika diantaranya Rwanda, Burundi, Pasalnya beberapa negara di ka-
Agenda setelah 2015 menerima Republik Afrika Tengah, Benin, dan wasan Asia Pasifik seperti Filipina,
banyak masukan dari delegasi. Se- Togo. Vanuatu dan Tonga merupakan
cara khusus ia meminta delegasi negara yang paling rawan akan ben-
Bhutan menyampaikan paparan ter- Deklarasi Surabaya cana alam. Tak hanya badai tapi juga
tulis tentang konsep GNH. Sidang dua hari parlemen Asia- banjir, gempa bumi serta letusan
Sementara itu juru bicara delegasi Pasifik menyepakati sejumlah kese- gunung berapi mengancam negara
Bhutan Dorji Wangdi menjelaskan pakatan yang terangkum dalam Filipina. Butir terkait terorisme dan
GNH digagas pada tahun 1972 oleh Deklarasi Surabaya. “Deklarasi ekstremisme tidak secara eksplisit
Raja Bhutan, Jigme Singye Wang- Surabaya dibutuhkan untuk mem- termuat didalam 24 butir Deklarasi
chuck yang memasukan kebahagia- percepat pencapaian Millenium De­ Surabaya, tetapi tersirat didalam bu-
an rakyat sebagai target pencapaian lopment Goals (MDGs) pada tahun tir 14, 16, dan 17 yang menyinggung
pemerintah dalam pembangunan. 2015 nanti, sekaligus merangkum mengenai keamanan, perdamaian
“GNH menjadikan capaian psikolo- aspirasi-aspirasi yang tertinggal dunia, dan Hak Asasi Manusia.
gis dan emosional masyarakat juga dari agenda pembangunan mile- Politisi FPD ini menyebut DPR RI
menjadi tolok ukur keberhasilan nium,” ujar Ketua BKSAP Nurhayati akan membentuk task force (Pani-
pembangunan. Saya menawarkan Ali Assegaf saat konferensi Pers tia Kerja) dalam rangka mengawal
konsep ini dapat menjadi bagian usai penutupan sidang. Ia menam- agenda pembangunan pasca 2015
dari Deklarasi Surabaya dan parle- bahkan delegasi peserta sidang dan percepatan pencapaian MDGs.
men Asia-Pasifik dapat mendorong menekankan adanya keterkaitan “Ada usulan rencana pembentukan
pemerintah di negaranya mene- secara nasional dalam agenda pem- panitia kerja atau task force dalam
rapkan ini,” tutur Dorji yang selalu bangunan global. Deklarasi Sura- rangka mengawal capaian MDGs
menghadiri pertemuan dengan baya juga berisi mengenai agenda pada tahun 2015 nanti,” ujarnya.
pakaian nasional Bhutan yang dise- pembangunan kedepan yang me- Parlemen kata dia, harus segera
but Gho. nitikberatkan pada hidup layak. memformulasikan agenda pemba-
Indeks kebahagiaan menjadi per- Untuk itu, pemenuhan aspek-aspek ngunan pasca 2015, dimana pem-
hatian dunia di tengah kesadaran mendasar menjadi krusial namun bangunan nantinya akan memusat-
global, pembangunan suatu negara perluasan dari kebutuhan mendasar kan kepada pembangunan manusia
sebaiknya tidak hanya fokus kepada menjadi bagian yang tak terelakkan atau “people center”. Dia menam-
pencapaian pertumbuhan ekonomi dari rencana kedepan. bahkan, hasil deklarasi Surabaya
(GDP) semata. PBB menurutnya su- Deklarasi juga menyoroti hal-hal nantinya akan dilaporkan di parle-
dah mengimbau negara anggota- yang selama ini lepas dari agenda men negara masing-masing untuk
nya menerapkan GNH indeks.Tahun MDGs seperti konflik, perang dan ditindaklanjuti oleh pemerintah
2013, PBB telah mengukur Indeks juga penguatan tata kelola (demo­ mereka. “Agenda percepatan MDGs

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 71