Page 4 - MAJALAH 158
P. 4
ASPIRASI
Dugaan Penyelewengan
Pelaksanaan
Pembangunan jalan
engaduan terkait laporan dugaan penyelewengan pelaksanaan
pembangunan jalan di Kab. Lamongan yang dilakukan Pemda
P dan DPRD Lamongan, bahwa proyek pembangunan jalan tersebut
bersumber dari APBN dan APBD atas dugaan tersebut telah dimintakan
klarifikasi kepada pihak PU Bina Marga, namun jawabannya sudah
sesuai SOP, tetapi kesan ada yang ditutupi dan dengan sengaja tidak
DITO SUGITO memberikan keterangan secara detail atas jawaban tersebut, selanjutnya
dilakukan laporan terkait masalah tersebut kepada Bupati dan DPRD tidak
mendapatkan jawaban yang diharapkan dan tanpa ada tindak lanjut.
Bantuan hukum Atas Tanah SENGKETA
Penggunaan Milik Pribadi TANAh
engaduan terkait permohonan bantuan hukum atas tanah penggunaan milik UlAyAT
pribadi oleh Dinas PU Bina Marga untuk kepentingan sarana jalan umum,
P bahwa permsalahan bermula tanah seluas 2000 m2 di Desa Ngrajo telah
dibangun jalan permanen oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya yang melibatkan
oknum aparat desa setempat sehingga pengadu merasa keberatan dan memohon
keadilan terhadap kasus tersebut. kemudian atas kasus penggunaan tanah untuk
kepentingan umum tersebut oleh BUMN harus tetap menjamin ganti rugi yang
layak dan adil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Tulung Agung dengan
berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat.
DITO SUGITO
engaduan terkait sengketa
tanah ulayat Desa Pongkal
P Kampar Kiri Tengah Riau
permasalahan bermula adanya
dugaan penyerobotan tanah ulayat
seluas 500 Ha oleh Desa Lubuk Sakai.
2
Menurut pengadu lahan sawit yang
menjadi sengketa awalnya merupakan
hutan tanah ulayat desa yang
kemudian terjadi adanya pemekaran
desa yang mempergunakan lahan
hutan tersebut daerah transmigrasi.
Bahwa munculnya sengketa ketika
KKPA Lubuk Sakai bekerja sama
dengan masyarakat Lubuk Sakai
menggarap hutan dekat dengan lokasi
transmigrasi kemudian sebagian
masyarakat menyatakan memiliki surat
kepemilikan lahan yang menduga
pihak KKPA memperluas penggunaan
tanah ulayat tersebut. Permasalahan
tersebut pernah dicarikan
penyelesaiannya dengan diadakan
musyawarah dengan mengundang
DITO SUGITO DPRD Kampar maupun perwakilan
kedua desa yang bersengketa namun
tidak kunjung tuntas.
4 PARLEMENTARIA 158 XLVIII 2018
